LOMBOK TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengaku kaget dengan jumlah insentif para tenaga pendidik (guru PAUD, red) yang hanya menerima Rp. 100 ribu per bulan.
Hal itu terungkap saat Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Loteng melakukan audiensi ke Komisi IV DPRD Loteng, Kamis 13 Juli kemarin.
Ketua Komisi IV DPRD Loteng, Lalu Sunting Mentas mengatakan, setelah mendengar keluh kesah Himpaudi Loteng, pihaknya merasa prihatin dengan kondisi tersebut.
Menurutnya, insentif yang mereka terima saat ini sangatlah jauh dari kata sejahtera. Sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) harus mengambil sikap untuk melakukan penambahan anggaran.
“Ini perlu ada perubahan dan penambahan anggaran. Sangat tidak wajar jika mereka mendapatkan Rp. 100 ribu perbulan. Kemudian lembaga hanya dianggarkan Rp. 600 ribu per semester,” tegasnya.
Politisi PPP ini menambahkan, jika dibandingkan dengan anggaran yang diperuntukkan untuk Kepala Dusun (Kadus), tentu sangat jauh berbeda. Dimana, Pemda bisa menganggarkan biaya sepeda motor Kadus dengan nilai puluhan miliar dan mendapatkan gaji besar, sementara tenaga pendidik ini hanya dianggarkan Rp. 1,2 miliar.
“Pemerintah tolong berempati kepada guru PAUD. Kalau Kadus dapat gaji besar, dapat motor dinas, kita tidak iri dan itu bagus. Tapi perlu juga memperhatikan guru PAUD ini,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Loteng, Legewarman mengatakan, minimnya anggaran insentif tenaga pendidik tersebut nantinya akan menjadi catatan khusus untuk disampaikan saat pembahasan KUA-PPAS.
Bahkan dirinya berkomitmen untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi tenaga pendidik yang ada di Loteng. Kendati demikian, untuk penambahannya belum bisa dijanjikan mengingat kondisi APBD Loteng sangat memprihatinkan.
“Kami berharap tambahan anggaran insentif untuk tenaga pendidik ini bisa direalisasikan tahun depan,” jelasnya.
Hanya saja, lanjut politis PBB ini, pada tahun 2024 mendatang akan ada pesta demokrasi yang membutuhkan anggaran besar. Baik itu untuk KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara dan juga unsur TNI-Polri untuk mendukung proses pengamanan Pemilu di tahun 2024.
“Yang jelas kami akan terus memperjuangkan aspirasi para tenaga pendidik ini,” pungkasnya. (red)