LOMBOK TENGAH – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB menggelar acara workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Kegiatan itu berlangsung di Ballroom Kantor Bupati setempat, Rabu 18 Oktober 2023.
Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk mendorong desa-desa di wilayah Loteng untuk melakukan pengelolaan dana desa (DD) secara transparan dan akuntabel. Disamping untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan DD dan pemanfaatan hasil pembangunan desa, baik pada tingkat desa serta pemanfaatan hasil penggunaan DD.
Kepala Perwakilan BPKP NTB, Sidi Purnomo menyatakan, tujuan disalurkannya DD untuk memberdayakan desa menjadi kuat, maju menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, seluruh kegiatan yang dibiayai DD harus dikelola secara akuntabel dan transparan.
Baca juga : Career Expo 2023, Poltekpar Lombok Sediakan 2.500 Lowongan Pekerjaan
“Kami dari BPKP mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Loteng,” kata Sidi Purnomo.
Ia menegaskan, kalau dari hasil evaluasi, secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa di Loteng sudah cukup memadai. Hanya saja masih ada catatan yang harus diperbaiki. Misalnya catatan dengan aset dan perencanaan pengelolaan keuangan.
“Catatan ini tidak generalisasi untuk seluruh desa yang ada di Loteng, tapi hanya beberapa saja,” ujarnya.
Dikatakannya, untuk penyaluran DD di Loteng mencapai 70 persen atau berada di posisi keenam. Bahkan sejauh ini penggunaan DD sangat bagus dan berada di level aman. Tinggal mereka lebih memaksimalkan pengelolaan potensi-potensi yang ada di desa untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Baca juga : Pathul Bahri Tunggu Skenario Tuhan untuk Maju di Pilgub NTB
“Mereka bisa kembangkan pengelolaan BUMDes dan potensi yang ada di desa masing-masing. Sehingga bisa dimanfaatkan dan berkontribusi untuk peningkatan PADes. Jadi mereka harus lebih intens mengelola DD yang ada saat ini,” terangnya.
Tidak hanya itu, mengingat transaksi di tingkat desa sangat besar, maka mereka harus bisa mengoperasikan dan mengelola aplikasi siskudes dengan baik. Kendati demikian, jika masih ditemukan permasalahan, maka harus dilakukan penguatan kapasitas.
“Operator siskudes ini sudah sering diberikan pelatihan melalui workshop. Jadi itu yang harus dimanfaatkan dengan baik untuk menghindari permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan desa,” tandasnya.
Baca juga : Event MotoGP Sumbang 25 Ton Sampah
Sementara itu, Bupati Loteng, HL Pathul Bahri mengatakan, pengelolaan keuangan desa memberikan perubahan terhadap pemerintahan, pemberdayaan dan kemasyarakatan di desa. Namun demikian, pengelolan keuangan desa masih terdapat beberapa permasalahan. Misalnya masih adanya kasus hukum dalam pengelolaan keuangan desa.
“Melalui workshop ini diharapkan tidak hanya mengurangi permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, tapi dapat meningkatkan manfaat DD dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan di desa,” pungkasnya. (red)