Ini Tanggapan Fraksi DPRD Soal Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2024

LOMBOK TENGAH – Sembilan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan pandangan umum atas nota keuangan dan ranperda tentang APBD Loteng tahun 2024 dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung ketua DPRD Loteng, Tauhid. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang sidang utama DPRD Loteng, Senin 30 Oktober 2023.

Dalam pandangan umum mereka, fraksi-fraksi tersebut memberikan berbagai masukan dan kritikan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang. Adapun fraksi-fraksi yang terlibat dalam penyampaian pandangan umum ini yakni, fraksi Gerindra, Golkar, PKB, PPP, Demokrat, PKS, PBB, Nasdem Perjuangan dan Amanat Nurani Berkarya.

Jubir fraksi Gerindra, Rahmatullah mengatakan, dalam waktu dekat ini akan dihadapkan dengan pemilu, baik pilpres, pileg maupun pilkda. Tentu hal ini membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya. Untuk itu, sejauh mana pemda menyiapkan anggaran untuk perhelatan pemilu tersebut.

“Tidak hanya itu, kami juga mempertanyaan kesiapan anggaran pilkades yang akan dilaksanakan di beberapa desa nanti,” ungkapnya.

Jubir fraksi Golkar, LM. Iqbal juga menjelaskan, soal beberapa event internasional yang telah terlaksana di Loteng, seperti word superbike (WSBK) serta motoGP di sirkuit mandalika. Namun, dibalik euforai kesuksesan pelaksanaan event tersebut, ia merasa prihatin, karena masih ada permasalahan lahan masyarakat yang berada di tengah-tengah sirkuit belum mendapatkan solusi yang memadai.

“Kami meminta pemerintah daerah ikut aktif mencarikan solusi terhadap persoalan ini,” tegasnya.

Dari fraksi PKB, Tarip menyampaikan, rancangan APBD tahun anggaran 2024 ini Pemda Loteng terdapat surplus sebesar Rp 20 miliar lebih. Artinya menunjukkan bahwa target pendapatan daerah lebih besar daripada plafon belanja daerah yang direncanakan. Tetapi yang menjadi catatan terhadap surplus tersebut, adalah seharusnya besaran surplus itu, pemerintah daerah mempergunakan untuk anggaran belanja daerah dalam rangka membiayai sembilan prioritas pembangunan daerah yang telah dijabarkan dalam rencana kerja pembangunan daerah.

“Jadi surplus anggaran akan pergunakan untuk membayar cicilan utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga,” ujarnya.

Sementara jubir fraksi PPP, Lalu Nursa’I dan jubir fraksi Demokrat, Ratminah mengatakan hal sama. Dimana, dalam penyusunan APBD 2024 yang mengusung ‘Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dan Inovasi Daerah Menuju Akselerasi Ekonomi Berkelanjutan’ dan tertuang dalam sembilan perioritas pembangunan, salah satunya adalah pengembangan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas jalan serta cakupan layanan irigasi.

Karena kebutuhan akan jalan dan irigasi yang baik akan sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian terutama di sektor pertanian. Apalagi hampir 80 % masyarakat kita bergantung pada sektor pertanian.

“Berdasarkan hal ini, kami meminta pengalokasian anggaran dan program-program pada sektor pertanian di APBD 2024 bisa lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya,” serunya.

Selanjutnya, jubir fraksi PKS, Sri Retnowati menjelaskan, menjelang akhir tahun anggaran 2023 ini banyak hal yang cukup memberikan pelajaran, seperti halnya musim kemarau yang panjang. Sehingga masyarakat mengalami kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan di tengah-tengah kemarau yang panjang, terjadi kenaikan harga aneka kebutuhan pokok masyarakat.

“Tentu hal ini harus menjadi perhatian Pemda dan dibutuhkan berbagai kebijakan yang bisa membuat masyarakat jadi aman, nyaman dan sejahtera,” imbuhnya.

Kemudian, jubir fraksi PBB, Awaludin menjelaskan, permasalahan data kemiskinan di Loteng sampai saat ini belum valid. Sehingga agar tidak terjadi lagi kesalahan pendataan seperti yang pernah terjadi pada angka kemiskinan extrim, maka ia mengusulkan agar pendataan masyarakat miskin diserahkan sepenuhnya pada semua operator SIKS-NG yang tentunya harus dibarengi dengan komitmen pemerintah daerah untuk menaikkan insentif operator.

“Kami juga meminta agar dilakukan peningkatan kesejahtraan guru honor, honorer tenaga kesehatan dan tenaga honorer dilingkup Pemerintah Daerah. Ini penting untuk menjadi atensi kita bersama agar jangan sampai terkesan kita hanya sibuk mengurus diri sendiri saja tapi disatu sisi kita selalu melupakan nasib dan kesejahteraan mereka,” tegasnya.

Jubir fraksi Partai Nasdem Perjuangan, HL. Wirakse mengatakan, pajak dan retribusi potensi PAD sangat besar, namun masih belum dikelola secara maksimal. Seperti halnya parkir dan lahan potensial tidur atau yang tidak dipergunakan. Apalagi setelah Covid-19, Loteng cukup banyak melaksanakan event, termasuk event tahunan seperti Bau Nyale dan lainnya. Sehingga salah satu sumber PAD potensial adalah parkir. Tapi ia melihat mengalami banyak kebocoran.

“Jadi kami menganggap perlu adanya aturan, sehingga tidak terjadi kebocoran lagi terhadap pengelolaan parkir,” tegasnya.

Sedangkan, jubir fraksi Amanat Nurani Berkarya, Ikhsan Ramdhani menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur, SDM, pertanian, pendidikan dan kesahatan, serta penunjang lainnya yang harus konsen pada peningkatan perekonomian masyarakat.

“Kami juga mendorong upaya pemerintah daerah untuk berinovasi dalam peningkatan dan pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor yang produktif, seperti ekonomi berbasis keluarga, lingkungan, masyarakat, komunitas dan lain sebagainya,” tungkasnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *