LOMBOK TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menilai pembangunan infrastruktur masih belum maksimal. Jika melihat pembangunan mega proyek yang ada saat ini, seharusnya infrastruktur di semua wilayah sudah dihotmix, baik itu jalan kabupaten, jalan pariwisata hingga jalan desa.
“Kemarin saya sengaja lewat melalui perbatasan Lombok Barat, disana jalan sudah dihotmix semua. Tapi begitu masuk di Loteng bagian selatan, khususnya Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya, sudah mulai nampak infrastruktur yang belum tersentuh pemerintah daerah,” kata Wakil Ketua DPRD Loteng, HL. Sarjana, kemarin.
Melihat kondisi itu, dirinya merasa sangat prihatin terhadap masyarakat di desa tersebut. Bagaimana tidak, kondisi jalan yang berlubang tentu akan berdampak pada akses perekonomian, pendidikan dan juga kesehatan masyarakat setempat. Apalagi ruas jalan tersebut merupakan jalan kabupaten.
“Seharusnya hal ini harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Wajar saja jika masyarakat disana merasa dianak-tirikan jika dilihat dari infrastruktur saat ini,” tuturnya.
Jika berbicara kaitannya dengan Dana Desa (DD), penggunaan porsi-porsi anggaran yang bersumber dari DD sudah diatur oleh pemerintah. Sehingga hal itu tidak mungkin mereka gunakan untuk pembangunan ataupun perbaikan ruas jalan kabupaten. Bahkan untuk memperbaiki ruas jalan desa saja mereka masih kekurangan.
“Jadi disini peran kita bersama selaku wakil rakyat untuk lebih memperhatikan kondisi masyarakat di bawah,” ujarnya.
Politisi PKB ini menilai pembangunan infrastruktur di wilayah selatan, khususnya di Desa Serage, Pelambek dan Desa Kabul memang masih membutuhkan pembangunan yang maksimal.
“Bahkan hampir semua masyarakat merasa tersisih jika dibandingkan dengan pembangunan yang ada di wilayah Utara dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika serta kawasan penyangga lainnya,” ungkapnya.
“Sebagai bentuk kekecewaannya, beberapa dari mereka melontarkan pertanyaan, apa syarat pindah ke Kabupaten Lombok Barat? Ini penting sebagai catatan pemerintah daerah agar segera melakukan perbaikan dan pemerataan pembangunan,” tegasnya.
Pihaknya berharap kepada pemerintah daerah, untuk lebih aktif turun ke lapangan. Artinya pemerintah daerah tidak hanya menerima laporan melalui instansi terkait, namun harus bisa merasakan secara langsung kondisi masyarakat di bawah
“Semoga permasalahan-permasalahan seperti ini bisa segera terealisasi. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama demi kemajuan daerah,” imbuhnya.
Ia juga tidak menapik langkah-langkah pemerintah daerah dalam melakukan pemerataan pembangunan. Sehingga, masyarakat diharapkan untuk tetap bersabar dan berikhtiar serta mendukung penuh pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan di semua bidang. Baik itu di bidang infrastruktur, pariwisata serta akses penunjang lainnya.
“Kita akui bersama, pembangunan di gumi tastura era kepemimpinan Pathul-Nursiah sudah mulai nampak hasilnya. Tinggal beberapa tahapan saja untuk menciptakan pembangunan secara merata,” tandasnya. (red)