LOMBOK TENGAH – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah (Loteng) mengklaim hampir 90 persen warga terdampak menyetujui rencana pembangunan Dam Mujur di Kecamatan Praya Timur. Keyakinan ini diperoleh setelah mengetahui hasil Larap sampai bulan November ini.
“90 persen masyarakat tidak mempersoalkan adanya pembangunan Dam Mujur. Asalkan skema ganti rugi dan lainnya yang diberikan kepada masyarakat jelas,” kata Kepala Dinas PUPR Loteng, Lalu Rahadian usai mengikuti kegiatan di Dinas Pertanian, Kamis 09 November 2023.
Baca juga : Ruas Jalan Serage Masih Menjadi Keluhan Masyarakat
Ia menegaskan, sejauh ini tidak ada masyarakat yang menolak. Kalau pun ada seperti informasinya jika warga Lelong menolak itu pun tidak benar. Karena sebenarnya warga hanya butuh kepastian soal harga, akan direlokasi kemana dan siapa yang bertanggungjawab nantinya jika pembangunan Dam Mujur itu terwujud.
Namun, semua keinginan masyarakat itu bisa dijawab ketika proses Larap selesai dan dilanjut dengan appraisal.
“Kalau sudah appraisal selesai dalam proses penaksiran harga, baru kita bisa menjawab apa yang menjadi keinginannya itu. Baik itu soal harga, mau direlokasi kemana dan lainnya,” tegasnya.
Baca juga : BPN Loteng Kuatkan Pelayanan Menuju WBK-WBBM
Ia menjelaskan, dari lima desa yang terdampak pembangunan Dam Mujur itu rata-rata setuju. Hanya saja, tim Larap masih kesulitan masuk di Desa Lelong.
“Kalau desa terdampak lainnya, terkecuali Lelong rata-rata setuju. Walaupun masih ada satu dua orang yang tidak setuju,” terangnya.
Sementara disatu sisi, proses Larap harus selesai bulan Desember 2023. Tapi ia pastikan proses Larap selesai dengan positif. Artinya semua warga setuju rencana pembangunan Dam Mujur tersebut. (red)
