LOMBOK TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menilai pembangunan infrastruktur jalan harus lebih dimaksimalkan lagi. Hal itu dilihat dari masih banyaknya ruas jalan yang butuh perhatian serius dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Seperti halnya ruas jalan kabupaten, desa hingga jalan pariwisata.
“Kita sangat prihatin melihat kondisi ini. Jalan yang berlubang tentu akan berdampak pada akses perekonomian, pendidikan dan juga kesehatan masyarakat setempat. Apalagi ruas jalan ini merupakan jalan kabupaten,” kata Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, HL. Sarjana saat dihubungi via Whatsapp, Minggu (24/03/2024).
Politisi PKB ini menilai, keberadaan ruas jalan tersebut perlu menjadi atensi pemerintah daerah ke depannya. Terlebih, masih banyak ruas jalan yang harus segera dinaikkan stastusnya dari jalan desa menjadi jalan kabupaten. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di gumi tastura.
“Ini penting untuk bisa segera disikapi ke depannya. Jangan sampai masyarakat merasa tidak diperhatikan akibat kondisi jalan yang tidak kunjung diperbaiki,” tegasnya.
Politisi senior dapil Praya Barat-Praya Barat Daya ini menjelaskan, pembangunan ruas jalan di wilayah selatan, khususnya di Desa Serage, Pelambek dan Desa Kabul memang masih membutuhkan pembangunan yang maksimal. Pun demikian dengan beberapa ruas jalan di sector pariwisata. Bahkan, masyarakat merasa tersisih jika dibandingkan dengan pembangunan yang ada di wilayah Utara dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika serta kawasan penyangga lainnya.
“Kami berharap permasalahan-permasalahan seperti ini bisa segera terealisasi. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama demi kemajuan daerah,” ujarnya.
Tidak hanya itu, ia juga menyinggung kondisi ruas jalan provinsi dari Dusun Keling Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat menuju Desa Batujangkih Kecamatan Praya Barat Daya. Dalam hal ini, ia menekankan kepada Pemda untuk intens membangun komunikasi dengan Pemprov NTB agar jalan tersebut bisa segera mendapat perhatian serius.
“Kalau memang Pemprov NTB tidak bisa mengerjakannya, Pemda bisa mengambil alih pengerjaan itu. Bila perlu Pemda mengusulkan pengerjaannya ke pemerintah pusat melalui progam investasi daerah. Intinya, sinergitas dan komunikasi antara Pemda dan Pemprov harus terus terjalin dengan baik, agar persoalan ini bisa dituntaskan dengan maskimal,” pungkasnya. (red)