PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan sebagai terobosan besar dalam kebijakan kesejahteraan sosial Indonesia. Di atas kertas, gagasannya terlihat mulia: memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup demi mendukung konsentrasi belajar dan kualitas generasi mendatang. Namun dalam kebijakan publik, niat baik tidak pernah cukup. Yang menentukan adalah desain kebijakan, risiko jangka panjang, serta konsistensinya dengan strategi pembangunan nasional.
Indonesia tidak sedang menghadapi kelaparan sistemik sebagaimana negara konflik atau gagal. Tantangan utama kita justru terletak pada rendahnya kualitas pendidikan, produktivitas tenaga kerja, dan daya saing global. Dalam konteks itu, menjadikan program konsumsi massal sebagai prioritas utama patut dipertanyakan secara strategis.
Risiko Fiskal yang Tidak Kecil
Program berskala nasional seperti MBG membutuhkan anggaran besar setiap tahun dan bersifat berulang (recurring expenditure). Artinya, beban fiskalnya tidak berhenti dalam satu periode anggaran. Jika kondisi ekonomi melambat atau penerimaan negara menurun, program ini berpotensi menekan ruang fiskal bagi sektor lain yang sama krusialnya, seperti reformasi pendidikan, kesehatan preventif, dan investasi produktif.
Dalam ekonomi publik, setiap kebijakan memiliki opportunity cost. Ketika puluhan hingga ratusan triliun dialokasikan untuk satu program, maka ada sektor lain yang secara implisit dikorbankan. Pertanyaannya: apakah efek transformasional MBG cukup kuat untuk membenarkan pengorbanan tersebut?
Jika tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas guru, kurikulum, dan sistem pembelajaran memiliki dampak jauh lebih besar terhadap capaian pendidikan dibanding intervensi konsumsi semata.
Risiko Distorsi Prioritas Pembangunan
Program MBG memang memiliki daya tarik politik yang tinggi. Dampaknya cepat terlihat, mudah dikomunikasikan, dan memberikan kesan keberpihakan yang konkret. Namun dalam praktik kebijakan publik, program yang populer belum tentu program yang strategis.
Negara berisiko terjebak dalam logika populisme fiskal: memperluas distribusi manfaat jangka pendek demi legitimasi politik, sembari mengabaikan reformasi struktural yang lebih sulit, kurang populer, tetapi lebih menentukan masa depan bangsa.
Ketika kesejahteraan guru honorer masih memprihatinkan, ketika kualitas pendidikan nasional masih tertinggal dalam berbagai studi internasional, maka memprioritaskan bantuan konsumsi universal menunjukkan ketidakseimbangan orientasi kebijakan.
Bangsa yang ingin maju tidak cukup hanya menjaga stabilitas sosial; ia harus berani menata fondasi intelektualnya.
Risiko Tata Kelola dan Moral Hazard
Program logistik berskala nasional juga membawa risiko tata kelola yang signifikan. Rantai pengadaan, distribusi, dan pengawasan yang kompleks membuka potensi kebocoran, konflik kepentingan, hingga politisasi distribusi.
Semakin besar nilai anggaran suatu program, semakin tinggi pula insentif ekonomi dan politik yang menyertainya. Tanpa sistem pengawasan yang ketat dan transparan, program sosial dapat berubah dari instrumen kesejahteraan menjadi arena perebutan kepentingan.
Selain itu, intervensi konsumsi massal yang tidak dirancang secara tepat sasaran dapat menimbulkan distorsi insentif. Jika seluruh kelompok penerima mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diferensiasi kebutuhan, maka program kehilangan efektivitas dan efisiensinya.
Solusi : Reorientasi dan Desain Ulang Kebijakan
Kritik terhadap MBG bukan berarti menolak tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Namun keberpihakan tidak cukup diwujudkan dalam bentuk bantuan yang mudah dilihat; ia harus diwujudkan dalam desain kebijakan yang rasional dan berkelanjutan.
Pertama, program ini harus berbasis data dan tepat sasaran. Alih-alih bersifat universal, intervensi seharusnya difokuskan pada wilayah dengan tingkat kemiskinan dan stunting tinggi. Pendekatan terarah (targeted intervention) akan jauh lebih efisien dan minim pemborosan anggaran.
Kedua, MBG harus terintegrasi dengan agenda pendidikan yang lebih substansial. Jika tujuannya mendukung kualitas belajar, maka ia harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan metode pembelajaran, serta penguatan literasi dan numerasi.
Ketiga, diperlukan transparansi dan akuntabilitas penuh dalam pelaksanaan. Pengadaan, distribusi, dan evaluasi dampak harus dapat diakses publik. Tanpa pengawasan ketat, kebijakan sosial mudah kehilangan legitimasi moralnya.
Keempat, negara harus menempatkan kesejahteraan guru sebagai prioritas strategis. Reformasi gaji guru honorer, jaminan perlindungan sosial, dan jalur karier yang jelas adalah investasi yang efeknya jauh lebih transformasional dibanding sekadar distribusi konsumsi.
Bangsa Butuh Strategi, Bukan Sekadar Simbol
Pembangunan nasional bukan kompetisi kebijakan yang paling populer. Ia adalah tentang bagaimana sumber daya publik yang terbatas digunakan untuk menghasilkan manfaat jangka panjang.
Perut yang kenyang memang penting untuk menjaga stabilitas hari ini. Namun kualitas pendidikan dan kesejahteraan pendidiklah yang menentukan posisi Indonesia dua dekade mendatang. Tanpa keberanian menggeser orientasi dari kebijakan simbolik menuju reformasi struktural, kita berisiko menjadi bangsa yang stabil secara sosial tetapi stagnan secara intelektual.
Indonesia memerlukan strategi yang matang, bukan sekadar pemenuhan janji politik. Karena sejarah tidak menilai bangsa dari seberapa cepat ia mendistribusikan bantuan, tetapi dari seberapa cerdas ia membangun masa depannya. **