LOMBOK TENGAH – Fraksi partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memberikan beberapa masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD tahun anggaran 2026. Hal itu disampaikan melalui rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama, Selasa (18/11/2025).
Juru bicara fraksi Gerindra, Lalu Abdussahid mengatakan, nota keuangan mencantumkan sumber data yang digunakan dalam menghitung proyeksi keuangan, serta asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan tersebut, seperti asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar. Sedangkan pendapatan adalah berbagai sumber pendapatan daerah yang diharapkan, seperti pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kepabeanan dan cukai, dan lain-lain. Rencana pendapatan ini akan menjadi dasar untuk perencanaan pengeluaran pemerintah.
“Belanja daerah adalah rincian pengeluaran pemerintah dijelaskan dalam bagian ini yang mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sektor lainnya. Setiap sektor diberikan alokasi dana berdasarkan prioritas dan tujuan pemerintah,” kata Abdussahid.
Mencermati Nota Keuangan dan RAPBD tahun 2025 dan juga kondisi umum di Loteng, maka pihaknya perlu untuk memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah pusat telah melakukan pemotongan terhadap transfer keuangan daerah disebabkan oleh pergeseran alokasi anggaran ke program-program pemerintah pusat yang dinikmati langsung oleh masyarakat.
Pemotongan ini berpotensi berdampak pada pembangunan di daerah karena Pemda bergantung pada dana tersebut untuk berbagai program seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Namun, pemerintah pusat berargumen bahwa program-program yang digeser ke tingkat kementerian dan lembaga akan tetap dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah, maka langkah strategis yang harus dilakukan adalah dengan mmemaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hanya saja harus diibangi dengan anggaran dan suber daya manusia yang memadai.
“Untuk memaksimalkan PAD, maka selain petugas yang memadai, tetapi juga dijamin kejujuran dan berintegritasnya untuk mencegah terjadinya kebocoran pada pajak dan retribusi daerah dan penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.
Selain itu, secara umum memasuki triwulan ke tiga, serapan anggaran masing-masing OPD masih rendah, apa kendalanya mohon penjelasan. Menyikapi pemotongan TKD tersebut, pihaknya meminta kepada OPD untuk lebih mengendepankan program kegiatan yang bersifat mendesal dan skala prioritas. Terhadap dampak perubahan iklim dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya sangat rentan terjadi bencana alam, seperti banjir, tanah longsor dan kebakaran, maka untuk mengurangi resko lebih besar dan lebih luas, diharapkan agar dinas terkait untuk menempatkan satgas bencana di tiga zona yakni zona aik eneng, zona tunjung tilah dan zona empak bau untuk kecepatan penanganan bencana.
“Memasuki musim tanam, persoalan klasik yang sering dihadapi adalah kelangkaan pupuk akibat permainan spekulan, permainan harga dan quota pupuk, terbatas, untuk itu kami meminta kepada dinas terkait untuk melakukan pengawasan sangat ketat agar petani tidak dirugikan,” terangnya.
Ia menambahkan, pengangkatan tenaga honorer guru madrasan menjadi guru P3K sangatlah minim, sementara pengakatan tenaga honorer guru yang bernaung dibawah kementrian pendidikan nasional cukup banyak, sementara tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tujuan pendidikan adalah sama, untuk itu pihaknya berharap agar Pemda dapat melobi pemerintah pusat agar quota pengangkatan P3K guru madrasah lebih banyak lagi. Saat ini ditentukan sejumlah rumah penduduk yang disewakan kepada wisatawan asing, hal itu tidak sesuai dengan peruntukannya, pihaknya meminta untuk segera melakukan penertiban termasuk juga dengan hotel bungalow dan home stay yang belum memiliki izin.
“Jalan-jalan utama, khususnya jalan wisata semakin lama semkin menyempit akibat dari tubuhnya semak belukar disepanjang jalan. Kami meminta kepada SKPD terkait untuk melakukan pembersihan agar jalan lebih luas dan lebih indah,” jelasnya.
Pihaknya juga berharap agar data panjang saluran tersier yang menjadi kewenangan Pemda masih rancu, untuk itu diminta kepada OPD terkait untuk menyajikan data yang akurat, sehingga ada tolak ukur dalam melakukan perbaikan ataupun pembangunan. Penerangan jalan utama hampir diseluruh desa dan pusat kecamatan masih sangat minim, untuk itu pihaknya mendorong kepada Pemda untuk segera melakukan pemasangan lampu penerangan di semua titik jalan yang dibutuhkan.
“Kami ingin menitip harapan dan menyampaikan pesan dari warga masyarakat kepada Pemda agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata di tiga zona, sehingga sarana dan prasarana itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya. |df