LOMBOK TENGAH – Minimnya tingkat kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendapat sorotan dari DPRD setempat. Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Loteng, Ahmad Syamsul Hadi, kemarin.
Ahmad Syamsul Hadi menyatakan keheranannya tentang persoalan tersebut. Sebab, setiap agenda paripurna, kehadiran OPD sangat minim, terutama ketika dihadiri oleh Wakil Bupati, HM. Nursiah.
“Saya heran saja tingkat kehadiran OPD pada rapat paripurna rendah, bahkan bangku mereka tidak pernah penuh,” kata Ahmad Syamsul Hadi.
Fenomena ini lantas menyita perhatian hampir semua anggota DPRD, terutama fraksi NasDem. Sebab kehadiran semua OPD dalam rapat paripurna sangatlah penting. Pasalnya dalam setiap rapat yang digelar DPRD agenda yang dibahas yakni program-program kepala daerah yang menjadi jantung Kabupaten Lombok Tengah.
“Padahal dalam setiap kegiatan ini yang dibahas program pemerintah, seharusnya mau dihadiri bupati ataupun wabup tentu OPD harus hadir semua,” tegasnya.
Menurutnya, kehadiran OPD untuk melihat dan mendengar dalam setiap rapat paripurna juga menjadi salah satu bentuk tangggung jawab kepada masyarakat Lombok Tengah. Karena apa yang dibahas menyangkut kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Marilah eksekutif kita sama-sama berubah dalam hal ini, disaat kami anggota DPRD mulai mendisiplin diri, ya diimbangilah,” ujarnya.
Terkait dengan persoalan tersebut, pihaknya meminta agar menjadi catatan kepala daerah. Apalagi berhembus kabar akan dilakukkan mutasi. Tentu momen ini diharapkan dijadikan momen untuk menempatkan pejabat OPD yang mau bekerja, disiplin dan loyal.
“Harus dievaluasi mana OPD yang malas dan tidak. Dengan minimnya kehadiran mereka, kami menduga hanya sebagian kecil saja OPD yang memahami visi dan misi Masmirah,” pungkasnya. |df