LOMBOK TENGAH – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah (Loteng) melaksanakan uji kompetensi dan evaluasi terhadap 22 kepala perangkat daerah eselon II yang saat ini masih aktif menjabat.
Uji kompetensi tersebut digelar sebagai langkah pemetaan kapasitas dan potensi pergeseran atau mutasi jabatan bagi 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, HL. Firman Wijaya menyatakan, uji kompetensi maupun evaluasi kinerja bagi 22 kepala OPD ini berorientasi pada kepentingan organisasi, bukan individu. Di mana, hasilnya nanti akan menentukan apakah pejabat tetap pada posisi yang sekarang atau justru bergeser ke perangkat daerah lain.
“Yang terpenting, sesuai kompetensi dan integritasnya,” kata Firman Wijaya saat ditemui di Kantor DPRD, kemarin.
Menurutnya, ada beberapa aspek utama dalam uji kompetensi. Pertama selain adaministrasi, namun juga penulisan makalah yang menguji kemampuan berpikir dan menuangkannya dalam karya, sesuai perangkat daerah tujuan.
Kedua, kompetensi manajerial yang meliputi integritas, manajemen, kerjasama, inovasi, pelayanan publik, hingga kemampuan problem solving. Ketiga, kompetensi teknis sesuai bidang OPD yang dituju, ditambah dengan penilaian sosio-kultural atau rekam jejak, termasuk riwayat hukum jika ada.
“Banyak item yang menjadi bahan uji kompetensi. Dari administrasi hingga wawancara bagi semua peserta,” ujarnya.
Saat ini, Pemda tidak harus membentuk pansel untuk melaksanakan atau mengangkat pejabat eselon II. Hal ini karena Loteng telah disetujui mengedepankan management talenta menjadi poin penting dalam mary system di pemerintahan.
“Kita menjadi kabupaten pertama di NTB yang disetujui oleh BKN untuk mengedepanian management talenta sebagai dasar dalam pengisian jabatan di lingkup pemerintah,” terangnya.
Dengan persetujuan itu, Pemda boleh tidak membuka pansel untuk mengangkat pejabat eselon II, namun dengan mengedepankan management talenta tersebut. Nantinya, melalui uji kompetensi dan seleksi terbuka, pemerintah berharap percepatan pengisian jabatan dapat berjalan efektif, sekaligus memperkuat kualitas birokrasi.
Ia menambahkan, setelah mutasi dan pengisian jabatan dilakukan, pihaknya berharap roda pemerintahan berjalan lebih cepat, efektif dan responsif. Sebab, pihaknya ingin birokrasi yang profesional, transparan, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. |df