LOMBOK TENGAH – Puluhan warga Desa Belaka Daya Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kembali mendatangi Kantor DPRD setempat. Hal ini dipicu mandeknya pelaksanaan kesepakatan hasil hearing sebelumnya terkait penyaluran pupuk subsidi melalui kelompok tani.
Seharusnya, pupuk subsidi disalurkan langsung melalui kelompok tani. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan pupuk subsidi dikuasai oleh pengecer, sehingga petani kesulitan mendapatkannya.
Salah satu perwakilan masyarakat, Hamzanwadi mengatakan, tidak dijalankannya kesepakatan tersebut berdampak sangat fatal bagi petani. Banyak petani terpaksa terlambat melakukan pemupukan karena pupuk subsidi tidak tersedia di tingkat kelompok.
“Yang lebih parah, selama ini anggota kelompok yang tercantum dalam RDKK sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan kebutuhan pupuk. Semua ditentukan sepihak,” kata Hamzan, Senin (19/01/2026).
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan pupuk subsidi. Persoalan ini tidak akan terjadi jika pengawas menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan benar.
“Pengawasan seharusnya bisa mencegah hal ini. Tapi kenyataannya tidak berjalan. Kami minta dinas segera melakukan penyegaran terhadap penyuluh pertanian. Di lapangan ada penyuluh yang memegang lebih dari satu desa,” tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi paling memprihatinkan terjadi pada Musim Tanam (MT) II. Di mana pupuk subsidi justru banyak dijual ke daerah lain. Akibatnya, kelangkaan pupuk tak terhindarkan di Praya Timur.
Di tempat yang sama, Plt. Kepala Dinas Pertanian Loteng, Zaenal Arifin menyampaikan, pihaknya saat ini tengah melakukan input data RDKK untuk warga di lima desa hingga tanggal 20 Januari mendatang. Ia berharap pembenahan data ini dapat memperbaiki tata kelola pupuk subsidi dan mendukung terwujudnya swasembada pangan.
“Saya harapkan agar penyaluran pupuk subsidi ini lebih terjangkau kedepanya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Loteng, Ferdian Elmansyah menyampaikan jika dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke beberapa desa di Praya Timur. Hal ini sebagai upaya untuk menindaklanjuti keluhan warga dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di lapangan.
“Kami minta dinas pertanian untuk segera melakukan evaluasi terkait apa yang menjadi keluhan warga ini,” pungkasnya. |df