MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal mendorong penguatan NTB Satu Data dan Dashboard Eksekutif sebagai instrumen utama dalam membaca kondisi daerah, memantau kinerja pembangunan, serta menentukan intervensi secara lebih cepat dan tepat.
Gubernur menegaskan, data pemerintah tidak boleh berhenti sebagai kumpulan angka maupun laporan perangkat daerah. Data harus mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi NTB secara utuh, termasuk hingga tingkat yang lebih rinci.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menyaksikan presentasi pengembangan NTB Satu Data dan Dashboard Eksekutif di Gema Coffee Mataram, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin, Lead SKALA Pusat, Lead SKALA NTB, Asisten III Setda NTB, jajaran Bappeda, Tenaga Ahli Gubernur, Direktur Teknologi Informasi Bank NTB Syariah, serta Tim NTB Satu Data Dinas Kominfotik NTB.
Menurut Gubernur, membangun satu data bukan sekadar mengumpulkan sebanyak mungkin dataset. Hal yang lebih penting adalah memastikan data memiliki kualitas, detail, keterhubungan, keamanan, serta selalu diperbarui sehingga benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
“Satu data itu jargon, tapi ketika masuk ke detail, isinya devil semua. Karena itu, kita membutuhkan orang yang tidak sekadar mampu, tetapi siap untuk detailing,” kata Iqbal.
Ia mengungkapkan masih terdapat kesenjangan antara kondisi riil di lapangan dengan informasi yang diterima pimpinan. Karena itu, arsitektur data harus memungkinkan pemerintah membaca kondisi daerah dari gambaran makro hingga kondisi yang lebih rinci, dengan tetap menjaga keterhubungan antarlevel pemerintahan.
“Jangan kita mulai dari mikro kemudian masuk ke makro. Mestinya dari makro dulu, baru kita ke mikro. Ketika ditambah, sudah pasti nyatu karena sudah satu arsitektur,” jelasnya.
Bagi Gubernur Iqbal, data yang dibutuhkan pemerintah bukan hanya informasi mengenai aktivitas dan program perangkat daerah, tetapi data yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara keseluruhan.
Ia mencontohkan sektor kesehatan. Ketika pemerintah berbicara mengenai data kesehatan NTB, informasi yang dibutuhkan tidak sebatas jumlah kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan, melainkan gambaran kondisi kesehatan masyarakat NTB secara menyeluruh.
“Ketika kita meminta data kesehatan NTB, yang kita butuhkan bukan hanya data kegiatan Dinas Kesehatan, tetapi kondisi kesehatan NTB secara keseluruhan,” katanya.
Karena itu, NTB Satu Data perlu menghubungkan data sektoral perangkat daerah dengan data kabupaten/kota, desa, Posyandu, BPS, serta berbagai sumber data relevan lainnya.
Setiap dataset juga harus memiliki informasi yang jelas mengenai sumber, periode, cakupan, definisi, dan metadata. Dengan demikian, pimpinan tidak hanya melihat angka, tetapi memahami konteks dan keterbatasan informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin mengatakan kualitas data merupakan prasyarat penting dalam perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, pengendalian, hingga evaluasi.
Menurutnya, data yang digunakan pemerintah harus relevan, akurat, mutakhir, konsisten, dapat diakses, serta dapat dibandingkan dan diintegrasikan dengan sumber data lainnya.
“Bukan hanya how much, tetapi juga so what,” ujar Wahyudin.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak cukup hanya mengetahui besaran suatu persoalan. Data harus mampu memberikan konteks dan makna sehingga dapat membantu menjawab persoalan pembangunan serta menentukan tindakan yang diperlukan.
Dalam kerangka tersebut, Dashboard Eksekutif diarahkan menjadi ruang kendali bagi pimpinan, bukan sekadar tampilan kumpulan indikator.
Sistem tersebut dikembangkan untuk membantu memantau capaian indikator kinerja utama perangkat daerah, realisasi anggaran, program prioritas, APBD, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengaduan masyarakat, serta berbagai indikator pembangunan lainnya dalam satu kerangka informasi yang terintegrasi.
Dashboard Eksekutif juga diarahkan memiliki fungsi early warning system. Ketika suatu indikator mengalami deviasi atau menunjukkan kondisi yang membutuhkan perhatian, informasi tersebut diharapkan dapat diketahui lebih awal sehingga langkah korektif dapat segera dipertimbangkan.
Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Halik menyampaikan bahwa penguatan NTB Satu Data telah berjalan sejak 2025 dan terus dikonsolidasikan pada 2026.
Setelah melalui proses verifikasi, pengecekan ulang, dan konsolidasi, saat ini terdapat 731 dataset dari 43 organisasi perangkat daerah (OPD) yang tercatat dalam NTB Satu Data.
Menurut Ahsanul, proses tersebut menunjukkan bahwa penguatan satu data bukan sekadar memperbanyak jumlah dataset. Yang tidak kalah penting adalah memastikan kesesuaian antara judul, substansi, sumber, kualitas, dan pemutakhiran data.
Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah kedisiplinan produsen data dalam melakukan pemutakhiran secara berkala.
Gubernur Iqbal mengapresiasi kerja Tim Dinas Kominfotik NTB yang terus membangun dan mengembangkan NTB Satu Data di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Menurutnya, keterbatasan sumber daya justru menuntut pemerintah semakin cermat dalam menentukan prioritas serta memastikan anggaran digunakan berdasarkan kebutuhan yang terukur.
“Tidak cukup hanya membangun sistem. Kita harus memastikan ada regulasi, kelembagaan, program, SDM, dan anggaran,” tegasnya.
Penguatan NTB Satu Data juga diarahkan melalui penyempurnaan regulasi. Rancangan perubahan Pergub yang saat ini berproses di Biro Hukum diharapkan dapat memperkuat tata kelola data, pembagian tanggung jawab, pemanfaatan data sektoral dalam perencanaan, keamanan, serta mekanisme pemutakhiran dan pengelolaan data.
Sementara itu, pengembangan sistem ke depan dilakukan secara bertahap, mulai dari pengumpulan, pemutakhiran dan pemeliharaan, integrasi, analisis data science, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).
Pengembangan tersebut tetap diarahkan dengan memperhatikan interoperabilitas, perlindungan data pribadi, keamanan, serta keberlanjutan sistem.
Dengan arah tersebut, NTB Satu Data diposisikan sebagai fondasi informasi pemerintahan, sementara Dashboard Eksekutif menjadi instrumen untuk menerjemahkan informasi tersebut ke dalam pemantauan dan pengambilan keputusan.
Tujuan akhirnya bukan sekadar memiliki lebih banyak data, melainkan memastikan pemerintah memiliki data yang dapat dipercaya untuk mendeteksi persoalan lebih dini, menentukan prioritas secara lebih tepat, mengendalikan pelaksanaan pembangunan, serta memastikan sumber daya daerah yang terbatas benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat. |red