LOMBOK TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Loteng. Hal itu dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut terkait kejelasan proses pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu untuk guru honorer tahun 2025. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I, Ahmad Syamsul Hadi didampingi anggota, serta anggota Komisi IV, Adi Bagus Karya Putra. Kemudian dihadiri juga perwakilan dari BKPSDM.
Ketua Komisi I DPRD Loteng, Ahmad Syamsul Hadi membenarkan jika pihaknya telah melaksanakan rapat bersama dengan BKPSDM setempat. Hal tersebut dilakukan untuk membahas pelaksanaan penerimaan PPPK tahap dua, yang merupakan lanjutan dari tahap satu.
“Ini karena terdapat 58 formasi yang belum terisi, dengan rincian 23 untuk tenaga guru, 5 tenaga teknis, dan 30 tenaga kesehatan. Untuk tahap dua ini, jumlah pelamar telah mencapai 1.875 orang,” kata Ahmad syamsul Hadi, Jumat (09/05/2025).
Dijelaskannya, selain penerimaan PPPK paruh waktu, pembahasan selanjutnya difokuskan pada rencana perekrutan PPPK paruh waktu, yang mengacu pada surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“DPRD bersama BKPSDM menilai pentingnya kehati-hatian dan kepastian regulasi dalam merancang skema pengusulan formasi paruh waktu ke pemerintah pusat,” tegas politisi NasDem ini.
Ia menambahkan, dari hasil rapat tersebut, pihaknya sepakat bahwa proses perekrutan PPPK paruh waktu akan menunggu hingga seluruh tahapan seleksi PPPK tahap dua selesai. Hal ini guna memastikan kejelasan formasi dan efektivitas penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan rill daerah. |df