LOMBOK TENGAH – Dinas Sosial Lombok Tengah (Loteng) melaksanakan rapat koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS), PT Pos Indonesia dan bank penyalur bantuan.
Hal ini dilakukan untuk membahas sejumlah isu strategis, terutama terkait perbaikan dan sinkronisasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kepala Dinas Sosial, Masnun menjelaskan, pertemuan tersebut difokuskan pada upaya penyamaan data serta penanganan berbagai kendala penyaluran bantuan.
“Rakor dengan BPS, PT Pos, dan bank penyalur ini penting untuk memastikan penyaluran tepat sasaran,” kata Masnun.
Menurutnya, salah satu topik utama yang dibahas adalah proses perbaikan data KPM. Perbaikan data KPM terus dilakukan agar tidak ada lagi ketidaksesuaian di lapangan.
Namun demikian, lanjut Masnun, tantangan terbesar dalam proses ini adalah karena kewenangan pengelolaan data kini berada di pemerintah pusat.
“Pertanyaan terberat ini karena kewenangan data sekarang di pusat lewat BPS. Tetapi BPS menerima data dari Kemensos melalui DTKS, dari Dukcapil berupa data kependudukan, serta dari Bappenas melalui data P3KE,” jelasnya.
Ia menegaskan, kompleksitas alur data lintas kementerian dan lembaga ini kerap menimbulkan perbedaan data di daerah, sehingga koordinasi berlapis perlu terus diperkuat.
Rakor tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman teknis antar instansi terkait, sehingga proses verifikasi, validasi, dan penyaluran bantuan PKH dapat berjalan lebih efektif dan akurat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. |df