LOMBOK TENGAH – Belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kembali menjadi sorotan DPRD setempat. Dalam rapat pembahasan anggaran terbaru, sejumlah anggota dewan menilai komposisi anggaran yang mencapai Rp1,3 triliun untuk belanja pegawai terlalu besar dan perlu segera diseimbangkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi I DPRD Loteng, Ahmad Syamsul Hadi menilai bahwa porsi belanja pegawai yang terlalu tinggi berpotensi mengurangi ruang fiskal daerah untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dewan meminta agar Pemkab Lombok Tengah melakukan pembenahan struktural, evaluasi belanja, serta memperkuat strategi peningkatan pendapatan daerah.
“Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada anggaran yang sebagian besar habis untuk membayar pegawai. Pemkab harus berani mendorong peningkatan PAD agar pembangunan bisa lebih terasa manfaatnya,” ujar salah satu anggota dewan dalam rapat tersebut.
Dewan juga menekankan perlunya optimalisasi potensi daerah, termasuk sektor pariwisata, retribusi, dan pengelolaan aset daerah, agar kontribusinya terhadap PAD meningkat signifikan. Selain itu, efisiensi pada belanja rutin dinilai penting untuk memastikan anggaran daerah tidak tergerus oleh kebutuhan administratif semata.
Dengan sorotan ini, DPRD berharap Pemkab Loteng dapat menyusun strategi anggaran yang lebih proporsional dan produktif, sehingga pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan. |df