LOMBOK TENGAH – Pergeseran pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah (Loteng) beberapa waktu lalu dinilai antiklimaks. Hal ini menuai sorotan dari berbagai pihak, salah satunya dari anggota Komisi I DPRD Loteng, Nasarudin.
Dikatakannya, Loteng memiliki banyak SDM dengan kompetensi yang memang diperuntukkan untuk menangani kerja-kerja birokrasi. Salah satunya lulusan IPDN yang memang disekolahkan oleh negara untuk bekerja sebagai birokrat.
“Hanya saja sejauh ini mereka terkesan seperti tidak diberdayakan semestinya oleh pemerintah,” kata Nasarudin, Kamis (05/02/2026).
Politikus asal Praya Barat ini menegaskan, seharusnya posisi-posisi seperti camat itu menjadi salah satu kawah candradimuka bagi para alumni praja, untuk mengimplementasikan ilmu dan kemampuannya.
“Saya tidak mengatakan bahwa yang di luar IPDN itu tidak cocok. Tapi setidaknya setengah atau lebih jumlah kecamatan ini dipimpin oleh lulusan IPDN,” tegasnya.
“Saya berbicara rasional saja. Kan mereka memang digembleng oleh negara untuk itu. Dari 12 kecamatan, jika tidak salah cuma tiga kecamatan yang camatnya lulusan IPDN,” sambungnya.
Menurutnya, saat ini ada beberapa OPD yang diisi oleh SDM dengan basis keilmuan birokrat murni, seperti Satpol PP, Inspektorat dan Disdukcapil.
Kendati demikian, dirinya tidak menutup mata bahwa memang chemistry antara kepala daerah yang merupakan pejabat politik dengan bawahannya harus sehati dan sinergis, ya istilahnya ada unsur politiknya.
“Itu saya pahami betul. Tapi masa sih sebanyak ini semua ndak ada yang chemistry,” tegasnya.
Ia menambahkan, ada banyak posisi yang juga bisa diisi oleh SDM dengan keilmuan yang memang tertentu. Ia memandang bahwa semangat meritokrasi yang digaungkan oleh Gubernur NTB semestinya menular juga ke kabupaten.
Misalnya, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan Perikanan, serta Dinas Kesehatan itu memang harus dipimpin oleh mereka yang paham. Artinya, jangan lagi tersekat oleh si A darimana, si B darimana. Sebab, tidak mesti posisi A harus dari wilayah tertentu.
“Kan yang dibutuhkan itu kemampuan sesuai bidangnya. Right man on the right place, politik itu keniscayaan tapi jangan abaikan kompetensi,” tandas Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN) Loteng ini. |df