LOMBOK TENGAH – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Lalu Muhammad Akhyar menyoroti kondisi Tenaga Kesehatan (nakes) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu (PW) saat ini.
Menurutnya, DPRD bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Loteng akan segera mencari solusi konkret terhadap persoalan kesejahteraan nakes P3K PW yang dinilai telah lama mengabdi, namun belum mendapatkan jaminan yang layak.
“Kondisi P3K PW, khususnya nakes ini menjadi kewajiban kami di DPRD untuk bersama Pemda mencari solusi yang tepat dan cepat,” kata politisi Golkar ini saat ditemui, Kamis (23/04/2026).
Dijelaskannya, banyak tenaga kesehatan yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, bahkan hingga 10 sampai 20 tahun, sehingga sudah seharusnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Untuk itu, pentingnya langkah strategis melalui kolaborasi legislatif dan eksekutif agar persoalan ini tidak terus berlarut dan diabaikan.
“Kita harus duduk bersama untuk mencari langkah tepat dan strategis. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang diabaikan,” jelasnya.
Dalam upaya penyelesaian, pihaknya mendorong Pemda untuk memperkuat sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus melakukan peninjauan ulang terhadap program dan kegiatan yang dinilai belum prioritas.
“Kalau ada program yang bisa ditunda, ya ditunda. Sebaiknya itu diprioritaskan dulu untuk kesejahteraan pegawai. Ini sifatnya wajib,” tegasnya.
Ia memastikan DPRD akan segera membahas persoalan ini bersama Pemda, termasuk melalui Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selain solusi jangka pendek, ia mengusulkan adanya regulasi yang mengatur standar minimal kesejahteraan pegawai P3K PW, agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh dibandingkan dengan upah minimum kabupaten.
“Perlu ada aturan yang menetapkan standar minimal kesejahteraan, sehingga ke depan ada kepastian dan tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh antar daerah,” terangnya.
Ia menilai, ketiadaan regulasi selama ini menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah pegawai yang direkrut dengan kemampuan fiskal daerah. Sehingga ke depan, pihaknya mendorong adanya perencanaan yang lebih matang dalam pengadaan pegawai, termasuk penyesuaian dengan kapasitas anggaran daerah.
“Jangan sampai keinginan merekrut banyak pegawai tidak sejalan dengan kemampuan fiskal. Harus ada rambu-rambu agar perencanaan lebih efektif dan efisien,” tandasnya.
Disinggung terkait wacana aksi mogok kerja dari para tenaga kesehatan P3K PW, ia mengimbau agar para pegawai tetap bersabar sembari menunggu solusi dari Pemda dan DPRD. Sebab, aksi tersebut takutnya berdampak serius terhadap pelayanan kesehatan di tengah masyrakat.
“Saya mohon teman-teman P3K PW, khususnya nakes untuk bersabar. Masalah ini sedang kita cari solusinya bersama. InsyaAllah akan ada jalan keluar,” pungkasnya. |df