MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB mencatat capaian positif realisasi investasi pada Triwulan II dan Semester I Tahun 2026. Di tengah dinamika berbagai sektor usaha, realisasi investasi telah mencapai Rp33,73 triliun atau 51,26 persen dari target tahunan sekitar Rp64 triliun yang ditetapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Capaian ini menjadi indikator bahwa iklim investasi di NTB tetap kondusif sekaligus mencerminkan perekonomian daerah yang terus tumbuh dan memiliki daya tahan yang kuat.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, Bank Indonesia, dan instansi terkait, target investasi NTB pada Tahun 2026 meningkat sekitar 6,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan target tersebut sejalan dengan sasaran pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB sebesar 12 persen, sehingga mendorong penguatan investasi sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, H. Irnadi Kusuma mengatakan, realisasi investasi tahun ini menunjukkan perkembangan yang jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“Pada Semester I Tahun 2025, dengan target investasi yang lebih rendah, capaian realisasi belum mencapai seperempat target. Tahun ini, meskipun target meningkat menjadi sekitar Rp64 triliun, realisasi hingga Semester I sudah mencapai lebih dari 51 persen. Ini merupakan perkembangan yang sangat positif,” kata H. Irnadi Kusuma saat gelar Press Release Capaian Realisasi Investasi NTB Triwulan II dan Semester I tahun 2026 di Bale Kita Mataram, Kamis (6/8/2026).
Menurut Irnadi, salah satu faktor penting yang menopang keberhasilan investasi daerah adalah meningkatnya kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hingga Semester I Tahun 2026, realisasi investasi UMKM mencapai Rp496,68 miliar, meningkat 22,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar Rp406,19 miliar.
Ia menjelaskan bahwa pengalaman pada akhir Tahun 2025 menunjukkan investasi UMKM menjadi faktor penentu keberhasilan NTB mencapai realisasi investasi sebesar 100,2 persen. Saat itu, penutupan lebih awal sistem pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menyebabkan sebagian data investasi perusahaan besar belum dapat diinput. Melalui arahan Kementerian Investasi, data investasi UMKM senilai lebih dari Rp600 miliar berhasil dimasukkan sehingga mampu menutup kekurangan capaian investasi daerah.
Pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi investasi non-UMKM masih didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar sekitar Rp12,14 triliun atau 81,85 persen dari total investasi non-UMKM. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai sekitar Rp2,7 triliun atau 18,15 persen. Pemerintah optimistis investasi asing akan terus meningkat pada semester berikutnya seiring masuknya sejumlah investasi baru yang saat ini masih dalam proses.
Berdasarkan sebaran wilayah, Kabupaten Sumbawa Barat masih menjadi penyumbang investasi terbesar di NTB dengan nilai lebih dari Rp11 triliun, terutama berasal dari sektor pertambangan. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Dompu yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, disusul Kabupaten Lombok Tengah melalui pengembangan Kawasan Mandalika, sektor pariwisata, serta pembangunan infrastruktur pendukung.
Realisasi investasi juga tersebar pada berbagai sektor strategis. Sektor PKP, BIR, dan HEFA memberikan kontribusi sekitar 7,24 persen, diikuti sektor perindustrian dan perdagangan yang secara kumulatif menyumbang hampir 9 persen. Sektor PUPR berkontribusi sekitar 1,6 persen, sedangkan sektor lainnya mencapai 4,84 persen. Dari sisi investasi asing, modal yang masuk berasal dari berbagai negara tanpa dominasi satu negara tertentu, dengan Spanyol dan Australia menjadi penyumbang investasi terbesar berikutnya pada Semester I Tahun 2026.
Pemerintah Provinsi NTB juga terus membangun ekosistem investasi yang memberikan ruang lebih besar bagi investor domestik, terutama pada sektor pertambangan, pertanian, dan perdagangan. Dominasi investasi domestik pada sektor-sektor tersebut membuat perputaran ekonomi lebih banyak terjadi di dalam daerah sehingga nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat NTB.
“Selain investasi skala besar, penguatan sektor UMKM terus menjadi prioritas. Pemerintah menargetkan realisasi investasi UMKM mampu menembus Rp1 triliun hingga akhir Tahun 2026 melalui berbagai program pendampingan, digitalisasi usaha, kemudahan perizinan, serta perluasan akses pembiayaan,” terangnya.
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Hj. Sinta M. Iqbal, menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah sekaligus penggerak utama ekonomi masyarakat.
“UMKM adalah pahlawan ekonomi yang bekerja di balik layar. Mereka terus berinovasi, berani mencoba, dan mampu bertahan meskipun dengan berbagai keterbatasan. Inilah kekuatan yang harus terus kita dukung bersama,” ujarnya.
Menurutnya, Dekranasda terus memperkuat sinergi dengan Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, serta berbagai perangkat daerah melalui pembinaan, pelatihan, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, hingga perluasan akses pasar.
Salah satu program yang terus diperkuat adalah kurasi produk melalui Gerai Balekita sebagai etalase produk-produk UMKM lokal yang telah memenuhi standar kualitas dan keaslian produk. Bagi pelaku usaha yang produknya belum memenuhi standar, pemerintah memberikan pembinaan agar mampu meningkatkan kualitas dan daya saing hingga menembus pasar nasional maupun internasional. |red