LOMBOK TENGAH – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kembali melanjutkan rangkaian Safari Ramadhan 1447 Hijriah pada malam kedua, yang dipusatkan di Masjid Hidayaturrahman, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Sabtu (21/02/2026).
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Tengah ini menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus memastikan berbagai program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, Sekretaris Daerah H. Lalu Firman Wijaya, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Dapil Praya Timur, para kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, seluruh kepala desa beserta perangkatnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga para pemuda setempat.
Santunan dan Perlindungan Sosial
Kegiatan diawali dengan penyerahan santunan kepada anak yatim serta penyerahan klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris pekerja. Penyerahan tersebut menjadi simbol nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan bagi warga, khususnya bagi keluarga pekerja yang mengalami musibah.
Bupati menegaskan bahwa perlindungan sosial merupakan bagian penting dari visi pembangunan daerah. Pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan keamanan sosial dan ekonomi masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa setiap program yang dijalankan harus berbasis kebutuhan riil warga dan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan.
“Pemerintah hadir bukan sekadar menjalankan program, tetapi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya di hadapan jamaah.
Bupati juga memaparkan sejumlah program strategis yang diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah. Salah satunya adalah pembangunan Batalyon di wilayah Mangkung yang direncanakan mulai tahun ini, serta rencana pembangunan Kodam pada 2028.
Kehadiran fasilitas tersebut diyakini akan meningkatkan aktivitas ekonomi, membuka lapangan kerja baru, dan mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang di sekitarnya.
Di sektor pertanian, Lombok Tengah disebut sebagai daerah surplus pangan sekaligus kabupaten penyangga nasional. Dengan luas lahan basah sekitar 50 ribu hektar yang telah ditetapkan sebagai lahan dilindungi, pemerintah berkomitmen menjaga ketahanan pangan serta memastikan keberlanjutan produksi pertanian.
“Lahan pertanian harus kita jaga bersama. Ini adalah kekuatan dan masa depan Lombok Tengah,” ujar Bupati.
Sementara itu, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Lombok Tengah masih dalam tahap penyesuaian. Lahan seluas 10 hektar yang direncanakan untuk proyek tersebut masuk kategori lahan dilindungi, sehingga membutuhkan proses penyesuaian regulasi sebelum pembangunan dapat dilanjutkan.
Penguatan ekonomi desa juga menjadi perhatian utama melalui program Koperasi Merah Putih. Pemerintah daerah berencana mendistribusikan kendaraan pick up serta dukungan operasional lainnya guna memperlancar distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok masyarakat.
Bupati menegaskan bahwa koperasi tidak diperbolehkan membeli gabah petani di bawah harga netto yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Koperasi Merah Putih tidak boleh mengambil keuntungan di luar ketentuan pemerintah. Uang harus tetap berputar di desa untuk menjamin kesejahteraan masyarakat desa,” tegasnya.
Melalui Safari Ramadhan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap masyarakat tidak hanya merasakan suasana kebersamaan di bulan suci, tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang arah kebijakan dan program pembangunan daerah.
Sementara, Pelaksana Harian Camat Praya Timur, Junaidi menyampaikan harapan agar Safari Ramadhan menjadi momentum memperkuat hubungan antara pemerintah kabupaten dan kecamatan
“Harapan kami, melalui Safari ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di Praya Timur dapat mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kecamatan,” ujarnya.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di tengah masyarakat. |df