LOMBOK TENGAH – Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), HM. Nursiah memastikan bahwa program Work From Home (WFH) yang saat ini diterapkan di lingkungan pemerintahan akan segera dievaluasi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal dan tidak mengalami penurunan kualitas.
Sejauh ini, pelaksanaan WFH di Loteng dinilai berjalan dengan baik. Pemerintah daerah mengklaim belum menemukan kendala berarti maupun hambatan serius yang mengganggu jalannya pelayanan publik. Berbagai layanan administratif dan kebutuhan masyarakat tetap dapat diakses sebagaimana mestinya.
“Sampai saat ini tidak ada kendala yang signifikan. Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal meskipun sebagian ASN menjalankan tugas dari rumah,” kata Nursiah, kemarin.
Meski demikian, evaluasi tetap dianggap penting untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut dalam jangka panjang. Pemerintah daerah tidak ingin lengah, terutama dalam memastikan bahwa sistem kerja fleksibel ini benar-benar memberikan dampak positif, baik bagi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun kepuasan masyarakat.
Evaluasi yang akan dilakukan nantinya mencakup berbagai aspek, mulai dari produktivitas pegawai, kualitas layanan publik, hingga kesiapan infrastruktur pendukung seperti sistem digital dan komunikasi antar instansi. Dengan evaluasi ini, diharapkan akan ditemukan formula terbaik dalam penerapan sistem kerja yang efisien dan adaptif.
“Kami ingin memastikan program ini benar-benar efektif. Jika ada kekurangan, tentu akan kami perbaiki agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga membuka kemungkinan untuk melakukan penyesuaian kebijakan, termasuk pengaturan ulang pola kerja antara WFH dan Work From Office (WFO), sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Langkah evaluasi ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik di tengah perubahan pola kerja yang semakin dinamis. Dengan pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, diharapkan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, tanpa terpengaruh oleh sistem kerja yang diterapkan. |df