LOMBOK TENGAH – DPRD Lombok Tengah (Loteng) meminta bupati untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pertanian Loteng. Mengingat saat ini banyak persoalan muncul di bidang pertanian. Salah satunya terkait dengan sulitnya petani mendapatkan pupuk subsidi.
Parahnya, nama petani penerima pupuk subsidi tiba-tiba hilang dari daftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Akibatnya, mereka tidak bisa menerima bantuan subsidi untuk musim tanam tahun ini.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Dapil I (Praya-Praya Tengah), Yasir Amrillah mengaku sudah mendapatkan laporan terkait pesoalan pupuk subsidi itu. Bahkan, pihaknya sudah menanyakan langsung persoalan itu ke dinas terkait. Alasannya, karena faktor jatah kuota pupuk subsidi berkurang.
“Dinas juga mengaku ada program baru untuk pupuk subsidi ini. KTP penerima harus tersinkronisasi (nge-link) langsung ke Dinas Dukcapil. Jika tidak, nama petani itu hilang,” terangnya.
Kendati demikian, ia meminta pihak dinas untuk segera mencarikan solusi. Karena dengan adanya persoalan ini, maka akan berdampak pada kebutuhan petani itu sendiri. Artinya pihak dinas jangan lalai, karena ini menyangkut nasib para petani. Bahkan bisa berpengaruh terhadap hasil pertanian mereka.
“Kalau kinerja dinas ini lamban, maka perlu dilakukan evaluasi. Kamu juga tekanankan dinas pertanian untuk aktif mengawasi pendistribusian pupuk subsidi ini agar tepat sasaran,” tegasnya.
Pengawasan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan petani secara keseluruhan sesuai ketentuan yang berlaku. Terlebih penyaluran pupuk subsidi ini sudah ada regulasi yang mengaturnya. Di mana, pupuk yang dibagikan harus dibatasi sesuai kebutuhan petani.
“Regulasinya sudah jelas. Jangan sampai satu orang petani itu mendapatkan jatah pupuk melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. Itu bisa menjadi penyebab menipisnya stok pupuk bagi petani,” tandas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (red)