LOMBOK TENGAH – Rencana pemerintah pusat untuk membangun sekolah rakyat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendapat dukungan penuh dari DPRD setempat. Sebab, pembangunan sekolah rakyat tersebut merupakan program nasional yang termasuk dalam astacita Presiden Prabowo Subianto, tepatnya pada poin keempat yang berfokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi dan pemerataan pendidikan.
Wakil Ketua DPRD Loteng, HL. Sarjana mengatakan, program ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama bagi siswa-siswi yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sehingga, pihaknya mendukung dan menyambut baik program tersebut. Terlebih, program ini akan memberikan akses pendidikan yang baik dan berkualitas terhadap generasi muda kedepanya.
“Program ini juga nantinya akan memberikan kesempatan emas bagi putra-putri dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, untuk memperoleh pendidikan yang layak,” kata HL. Sarjana, kemarin.
Menurutnya, untuk kejelasan kapan waktu rencana pembangunan sekolah tersebut, pihaknya hingga sekarang masih belum mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Hal ini karena daerah masih menunggu juklak dan juknis dari pemerintah pusat.
“Kalau sudah final. Pasti nanti akan dibahas bersama di DPRD. Dimana lokasi pembangunanya dan sperti apa juklak-juknisnya,” terangnya.
Ia menambahkan, intinya pihaknya dari DPRD berkomitmen untuk terus mendukung dan memperjuangkan setiap program yang berpihak kepada kepentingan rakyat, khususnya dalam sektor pendidikan. Dengan harapan, sekolah rakyat ini bisa menjadi salah satu langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, sehingga mampu menciptakan SDM yang kompeten dan siap bersaing.
Sementara itu, Bupati Loteng, HL. Pathul Bahri menyampaikan, berdasarkan hasil rapat zoom meeting dengan pemerintah pusat, sekolah rakyat ini akan mulai dibangun pada tahun 2025 ini. Di mana, Loteng dan Lombok Utara menjadi kabupaten yang terpilih untuk pembangunan sekolah tersebut.
“Nanti lokasi lahan di Pringgarata itu akan di survey terlebih dahulu oleh pemerintah pusat. Jika lahan cocok, maka tentu sekolah rakyat itu akan dikerjakan langsung,” pungkasnya. |df