LOMBOK TENGAH – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyoroti sejumlah komponen anggaran dalam Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027. Salah satu perhatian utama adalah alokasi belanja bunga utang sebesar Rp7,58 miliar yang diminta untuk dijelaskan secara rinci oleh pemerintah daerah.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Lalu Wawan Adiyatma SR mengapresiasi penyampaian Nota Keuangan oleh Bupati Loteng. Namun, pihaknya menegaskan pentingnya efisiensi anggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penetapan program pembangunan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas masyarakat.
Ia mengatakan, struktur APBD yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah harus dikelola secara cermat, agar setiap anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Terkait pendapatan daerah, kami meminta pemerintah mengoptimalkan pengelolaan dan pengawasan sumber-sumber PAD. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan penerimaan daerah sekaligus meminimalkan potensi kebocoran pendapatan,” kata Wawan saat rapat paripurna, Senin, (19/10/2026).
Sementara itu, pada komponen belanja daerah, pihaknya mempertanyakan rencana alokasi belanja bunga yang tercatat sebesar Rp. 7.581.838.240 atau sekitar Rp. 7,58 miliar.
“Pertanyaannya, ke mana akan diarahkan belanja bunga tersebut? Kami meminta penjelasan dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain belanja bunga, ia juga meminta penjelasan mengenai alokasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 serta penggunaan dana cadangan pada 2027. Menurutnya, penjelasan mengenai komponen pembiayaan daerah diperlukan agar pengelolaan anggaran dapat dipahami secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Di sisi lain, pihaknya mencatat rencana belanja daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp. 2.530.920.264.039 atau sekitar Rp. 2,53 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
“Kami berharap pemerintah daerah lebih mengutamakan belanja modal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, irigasi, pendidikan, serta kesehatan,” tegasnya.
Sementara itu, pengadaan aset bergerak seperti kendaraan dinas diminta untuk dipertimbangkan secara cermat, agar tidak mengurangi ruang anggaran bagi program pembangunan yang lebih mendesak. Ia menilai penentuan prioritas belanja menjadi semakin penting di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan transfer keuangan ke daerah yang dinilai berpotensi memengaruhi pelaksanaan berbagai program pembangunan di Loteng. Kondisi tersebut, perlu diantisipasi melalui pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan terarah.
Untuk itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menyusun program kegiatan berdasarkan tingkat urgensi dan skala prioritas, terutama untuk sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerah didorong untuk terus menggali potensi PAD guna memperkuat kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
“Kami menegaskan, efisiensi anggaran bukan sekadar mengurangi belanja, melainkan memastikan setiap pengeluaran benar-benar mendukung program yang dibutuhkan masyarakat,” terangnya.
Dalam hal ini, pihaknya berharap seluruh masukan dan catatan Fraksi Gerindra dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan APBD 2027.
“Kami berharap APBD tahun mendatang disusun secara transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan, serta kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. |df