LOMBOK TENGAH – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyoroti komposisi belanja daerah dan pemerataan pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Fraksi PPP meminta pemerintah daerah memastikan anggaran yang disusun benar-benar berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Juru Bicara Fraksi PPP, M. Najib Daud Muhsin mengatakan, Fraksi PPP mengapresiasi komitmen dan capaian pemerintah daerah dalam membangun Lombok Tengah yang lebih maju dan berdaya saing. Namun, menurutnya, rancangan APBD perlu dibahas lebih mendalam agar tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga mampu memperkuat regulasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
“APBD harus menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap alokasi anggaran perlu dipastikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata M. Najib saat penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Lombok Tengah Tahun Anggaran 2027 pada rapat paripurna, Senin (19/10/2026).
Salah satu catatan utama Fraksi PPP adalah komposisi belanja daerah yang diprioritaskan untuk kebutuhan penggajian dan operasional pemerintahan. Pihaknya mengingatkan agar anggaran daerah tidak terlalu banyak terserap untuk kebutuhan internal birokrasi, sehingga mengurangi ruang fiskal bagi pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Kami meminta pemerintah daerah menyajikan rincian perbandingan antara belanja operasional rutin birokrasi dan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, keterbukaan mengenai komposisi belanja tersebut penting agar DPRD dapat menilai sejauh mana APBD 2027 telah diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Selain persoalan belanja operasional, pihaknya juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam penyusunan APBD 2027.
Baginya, pembangunan jalan, peningkatan jaringan infrastruktur, serta perbaikan sistem irigasi merupakan kebutuhan nyata masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas warga. Sehingga, pihaknya mendukung penetapan sejumlah sasaran strategis dalam belanja daerah, tetapi meminta agar pembangunan infrastruktur tetap mendapatkan perhatian yang memadai.
“Infrastruktur yang baik akan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, mendukung produktivitas sektor pertanian, serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan,” terangnya.
Fraksi PPP juga meminta penjelasan terperinci mengenai struktur Rancangan APBD 2027 yang disusun dalam posisi berimbang. Pemerintah daerah diminta memaparkan secara transparan estimasi pendapatan yang menjadi dasar penyusunan anggaran, termasuk perhitungan efisiensi belanja hasil tender serta belanja pegawai.
“Penjelasan itu diperlukan untuk memastikan perencanaan anggaran disusun berdasarkan perhitungan yang jelas dan realistis, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Selain memberikan catatan terhadap rancangan anggaran, pihaknya turut menyinggung sejumlah momentum penting yang mewarnai Kabupaten Lombok Tengah sepanjang Oktober 2026. Ia menyebut keberhasilan penyelenggaraan MotoGP Mandalika pada 9-11 Oktober 2026 sebagai momentum yang membanggakan bagi Indonesia, khususnya Lombok Tengah, karena membawa nama daerah ke panggung internasional.
Di satu sisi, lanjutnya, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 29 Oktober 2026, pihaknya mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan dan kerukunan. Perbedaan pilihan, warna, maupun nomor urut calon diharapkan tidak merusak hubungan sosial yang selama ini terjalin.
Melalui pemandangan umum tersebut, Fraksi PPP menegaskan pentingnya pembahasan lanjutan terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027, terutama dalam memastikan keseimbangan antara kebutuhan operasional pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. |df