LOMBOK TENGAH – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Muhammad Akhyar kembali turun ke tengah masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan reses masa sidang 2026–2027. Kali ini, reses dilaksanakan di Dusun Kangi, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Selasa (03/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Mulai dari bantuan bedah rumah bagi keluarga kurang mampu, pembangunan gang sebagai akses lingkungan, hingga rehabilitasi musala.
Salah satu aspirasi disampaikan Inak Saharudin. Ia berharap adanya perhatian pemerintah melalui program bantuan bedah rumah. Usulan tersebut dilatarbelakangi kondisi tempat tinggal yang dihuni banyak anggota keluarga, bahkan beberapa keluarga dalam satu rumah atau satu kartu keluarga (KK).
“Kami membutuhkan perhatian agar masyarakat bisa mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak dan nyaman,” kata Inak Saharudin.
Aspirasi serupa juga disampaikan Ibu Laili. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalani kehidupan rumah tangga selama kurang lebih 10 tahun, namun hingga saat ini masih tinggal bersama keluarga mertua karena belum memiliki rumah sendiri.
“Semoga dapat bantuan bedah rumah atau program bantuan perumahan lainnya, agar bisa memiliki tempat tinggal yang layak,” ujarnya.
Selain persoalan perumahan, warga lainnya, Izza menyampaikan usulan pembangunan gang di salah satu lingkungan Dusun Kangi. Menurutnya, keberadaan akses jalan lingkungan sangat dibutuhkan untuk memudahkan mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sementara itu, Ibu Sadiah menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan rehabilitasi musala. Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap kondisi tempat ibadah tersebut agar masyarakat dapat melaksanakan kegiatan ibadah dengan lebih nyaman.
Menanggapi berbagai aspirasi masyarakat, Lalu Muhamad Akhyar mengatakan, reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk mendengarkan secara langsung kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan warga menjadi bahan penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi representasi serta memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui mekanisme lembaga legislatif.
“Persoalan rumah layak huni, akses infrastruktur lingkungan, dan fasilitas ibadah merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat yang patut mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah,” terangnya.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi warga akan ditampung dan menjadi catatan untuk dikoordinasikan dengan pemerintah daerah serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai kewenangan dan program yang tersedia.
Ia juga berharap masyarakat terus aktif menyampaikan kebutuhan dan persoalan di lingkungannya sehingga pembangunan yang dilaksanakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat, sehingga berbagai persoalan pembangunan dapat diketahui secara langsung hingga ke tingkat dusun,” pungkasnya. |df