Muhamat Saleh : Warga Keluhkan Jalan Rusak dan Krisis Listrik

LOMBOK TENGAH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah dari Fraksi Nasdem, Muhamat Saleh kembali turun ke tengah masyarakat dalam rangka kegiatan reses untuk menyerap aspirasi warga. Dalam pertemuan yang berlangsung di beberapa dusun tersebut, persoalan infrastruktur jalan dan jaringan listrik menjadi keluhan utama yang mendominasi suara masyarakat.

Muhamat Saleh menyampaikan, sejauh ini aspirasi paling mendesak yang disampaikan warga adalah kondisi jalan yang sangat memprihatinkan. Ruas jalan Ketengan-Kelekuh menjadi sorotan utama karena kondisinya rusak parah, padahal jalur ini merupakan urat nadi transportasi yang menghubungkan tiga desa strategis, yakni Desa Pengengat, Desa Dadap dan Desa Mertak.

“Kerusakan infrastruktur jalan yang tidak kalah parah juga terjadi di beberapa titik jalan desa di Desa Sukadana. Warga mengaku aktivitas perekonomian dan mobilitas sehari-hari mereka sangat terhambat akibat akses jalan yang kupak-kapik ini,” kata Muhamat Saleh via Whatsap, Selasa (09/06/2026).

Tak hanya itu, lanjut politisi Dapil Pujut-Praya Timur ini, sektor kelistrikan juga menjadi keluhan darurat di sejumlah wilayah. Di beberapa dusun, masyarakat dilaporkan masih sangat membutuhkan pemasangan tiang listrik resmi demi keamanan dan kenyamanan. Wilayah yang mengalami krisis tiang listrik diantaranya, Dusun Sanggeng Desa Sukadana, Dusun Riun Desa Pengengat dan Dusun Pengengat, tepatnya di wilayah Kecipul-Segale.

“Warga di wilayah Kecipul-Segale selama ini terpaksa menarik arus listrik secara swadaya dengan menggunakan kabel berukuran kecil. Hasilnya, tegangan arus listrik menjadi tidak stabil dan membuat elektronik warga sering rusak. Tentu ini sangat membahayakan keselamatan karena rawan korsleting,” tegasnya.

Ia berkomitmen penuh untuk mengawal dan memperjuangkan seluruh aspirasi ini di parlemen. Sebab akses jalan yang layak dan kestabilan aliran listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera diprioritaskan oleh pemerintah daerah dan pihak terkait, termasuk PLN,” pungkasnya. |df

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *