LOMBOK TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) mulai menyoroti lambannya pelaksanaan program di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang hingga kini masih belum menunjukkan progres signifikan.
Sorotan tajam itu disampaikan anggota DPRD Lombok Tengah, Murdani, yang meminta sejumlah dinas teknis seperti Dinas Perkim dan Dinas Pertanian agar segera bergerak cepat mengeksekusi program-program yang telah direncanakan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
Menurutnya, hingga memasuki pertengahan tahun, masih banyak program yang belum berjalan maksimal. Padahal berbagai kegiatan tersebut menyangkut kepentingan langsung masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur permukiman hingga sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi warga Loteng.
“Kami meminta Dinas Perkim dan Dinas Pertanian segera melakukan eksekusi program yang ada. Jangan sampai program hanya berhenti di atas kertas sementara masyarakat terus menunggu realisasinya,” tegas Murdani.
Ia menilai lambannya pelaksanaan kegiatan menunjukkan lemahnya percepatan kerja di internal OPD. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, maka target pembangunan daerah dikhawatirkan tidak akan tercapai secara optimal.
Lebih jauh, Murdani mengingatkan bahwa rendahnya serapan APBD bukan sekadar persoalan administrasi keuangan, melainkan dapat berdampak luas terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Ketika anggaran pemerintah tidak segera dibelanjakan, maka efek ekonomi yang seharusnya dirasakan masyarakat juga ikut tertahan.
“Kalau program lambat dieksekusi, otomatis serapan anggaran rendah. Dampaknya bukan hanya pada laporan keuangan daerah, tetapi juga terhadap ekonomi masyarakat karena uang yang seharusnya beredar menjadi tertahan,” ujarnya.
DPRD juga menilai sejumlah proyek strategis yang seharusnya sudah mulai berjalan justru masih berada pada tahap persiapan administratif. Kondisi itu memunculkan kekhawatiran akan terjadinya penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran yang berpotensi mengurangi kualitas pelaksanaan program.
Sektor pertanian menjadi salah satu perhatian utama dewan. Sebagai daerah yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup dari pertanian, keterlambatan program bantuan maupun pembangunan sarana pertanian dinilai bisa berdampak langsung terhadap produktivitas petani.
Begitu pula pada sektor permukiman dan infrastruktur dasar yang berada di bawah Dinas Perkim. DPRD menilai percepatan pembangunan sangat penting karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses lingkungan yang layak dan mendukung pertumbuhan kawasan pemukiman.
Murdani meminta seluruh OPD agar tidak terlalu lama berkutat pada persoalan teknis dan administrasi. Ia menegaskan bahwa program yang sudah dianggarkan harus segera dijalankan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secepat mungkin.
Selain itu, DPRD juga mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan evaluasi terhadap dinas-dinas yang dinilai lamban dalam merealisasikan kegiatan. Menurutnya, pengawasan dan pengendalian harus diperkuat agar seluruh program berjalan sesuai target.
“Jangan sampai di akhir tahun nanti justru terjadi kejar tayang proyek. Itu yang sering menimbulkan masalah, baik dari sisi kualitas pekerjaan maupun efektivitas penggunaan anggaran,” katanya.
Dewan berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah percepatan, termasuk menyelesaikan hambatan administrasi maupun teknis yang selama ini menghambat realisasi program. Dengan percepatan tersebut, serapan APBD diharapkan meningkat dan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai harapan masyarakat.
Kini publik menanti langkah konkret OPD terkait dalam merespons sorotan DPRD tersebut. Masyarakat berharap anggaran yang telah disusun tidak hanya menjadi angka di dokumen APBD, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk program nyata yang menyentuh kebutuhan rakyat. |df