LOMBOK TENGAH – Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (16/9/2026).
Sejumlah persoalan menjadi sorotan DPRD, mulai dari kondisi fiskal, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, kekeringan, pariwisata, hingga penataan birokrasi.
Pathul mengatakan pemerintah daerah sepakat melakukan efisiensi anggaran di tengah keterbatasan fiskal dan penurunan transfer dari pemerintah pusat. Belanja akan diarahkan pada program produktif, mendesak, dan menjadi prioritas masyarakat.
Untuk meningkatkan PAD, Pemkab Lombok Tengah memperkuat pemutakhiran data pajak, database PBB-P2, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pengawasan penerimaan, serta penggunaan aplikasi Mata Lapak untuk pembayaran dan pelaporan pajak.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, target pendapatan meningkat sekitar Rp67,43 miliar, dengan kenaikan target pajak daerah sekitar Rp62,17 miliar. Hingga 11 September 2026, realisasi pajak daerah mencapai sekitar Rp262 miliar dari target APBD murni Rp320 miliar atau 81,89 persen.
Di sektor infrastruktur, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran belanja modal jalan sebesar Rp73,06 miliar. Penanganan diprioritaskan pada jalan rusak berat, akses sentra produksi pertanian, jalur ekonomi masyarakat, serta ruas di wilayah perbatasan. Total jalan yang direncanakan ditangani sekitar 25 kilometer.
Pemkab juga mengusulkan penanganan ruas Selangit-Kumbak melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah dan ruas Ketangan-Kelekuh melalui DAK Subbidang Jalan untuk 2027.
Terkait musim kemarau berkepanjangan, pemerintah menyiapkan langkah penanganan melalui distribusi air bersih, pompanisasi, optimalisasi sumur, pola tanam hemat air, serta perlindungan sektor pertanian dan peternakan. BPBD dan PDAM juga disiagakan untuk mempercepat distribusi air ke wilayah terdampak kekeringan.
Pada sektor pariwisata, pemerintah melakukan penataan juru parkir di kawasan destinasi melalui pendataan, pembinaan, pengawasan, penerapan tarif resmi, serta pemberian identitas resmi. Pemkab juga mendorong pemberdayaan Pokdarwis dan pelaku usaha lokal.
Terkait KEK Mandalika, pemerintah menyatakan akan memperkuat keterlibatan masyarakat lokal melalui penyerapan tenaga kerja, job fair, sertifikasi kompetensi, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan desa wisata penyangga.
Sementara itu, mengenai kekosongan sejumlah jabatan perangkat daerah, Pemkab menyebut proses pengisian masih berjalan dengan mengacu pada prinsip merit, kualifikasi, kompetensi, integritas, dan kebutuhan organisasi. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat proses tersebut.
Dalam rapat tersebut, pemerintah turut memberikan penjelasan mengenai kasus dugaan keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Batukliang yang berdampak terhadap 352 siswa. Para siswa telah mendapatkan penanganan medis dan sebagian besar diperbolehkan pulang setelah menjalani observasi.
Pemkab menyebut SPPG terkait telah mendapatkan penghentian operasional sementara, sementara Dinas Kesehatan bekerja sama dengan BPOM Mataram untuk melakukan pengujian sampel. Evaluasi juga dilakukan terhadap seluruh SPPG di Lombok Tengah.
Di bidang kesehatan, pemerintah berkomitmen memperkuat pelaksanaan UHC melalui ketersediaan obat dan alat kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan puskesmas dan rumah sakit, pemerataan tenaga kesehatan, serta penguatan fasilitas kesehatan tingkat desa.
Untuk pendidikan, pemerintah memprioritaskan rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan sarana-prasarana sekolah, bantuan perlengkapan bagi siswa kurang mampu, serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Terkait kebakaran Dusun Adat Sade, pemerintah menyatakan proses penanganan dan pemulihan terus dilakukan bersama pemerintah pusat, provinsi, BUMN/BUMD, swasta, dan berbagai pihak. Rekonstruksi fasilitas umum dan rumah adat ditargetkan rampung sebelum pelaksanaan MotoGP pada 9-11 Oktober 2026.
Pathul menegaskan pemerintah daerah akan menjaga kesehatan fiskal dengan mengoptimalkan PAD, meningkatkan efektivitas belanja, serta memastikan tambahan pendapatan dan transfer digunakan secara terarah.
“Pemerintah daerah berharap proses pembahasan selanjutnya antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat berjalan lancar dan dilandasi semangat kebersamaan,” kata Pathul.
Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat untuk memastikan program pembangunan tepat sasaran dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah. |df