LOMBOK TENGAH – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta pemerintah daerah memperkuat efisiensi anggaran dan memprioritaskan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, TGH. Mustamin Hafifi, dalam rapat paripurna DPRD Lombok Tengah, Senin (14/9/2026).
Dalam hal ini, pihaknya mengapresiasi penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2026 oleh pemerintah daerah. Namun, di tengah keterbatasan fiskal akibat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah diminta tetap mengedepankan efisiensi belanja.
Ia mengatakan, perangkat daerah perlu memprioritaskan program dan kegiatan yang bersifat mendesak serta memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
“Efisiensi anggaran harus tetap dilakukan. OPD perlu mengedepankan program kegiatan yang bersifat mendesak dan skala prioritas serta memaksimalkan pendapatan asli daerah,” kata Mustamin.
Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah mengantisipasi fluktuasi atau potensi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Selain itu, Gerindra menyoroti proporsi belanja pegawai dan birokrasi agar lebih efisien. Anggaran, kata Mustamin, perlu diarahkan pada pelayanan publik, infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan.
Ia juga meminta setiap program yang dianggarkan memiliki target kinerja yang jelas dan terukur, baik dari sisi output maupun outcome.
Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menjadi perhatian Fraksi Gerindra. Pemerintah daerah diminta meningkatkan program vokasi dan pembinaan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.
Gerindra meminta pemerintah menjelaskan besaran anggaran yang disiapkan untuk menangani persoalan tersebut.
“Jika memang demikian kondisinya, maka berapa anggaran yang disiapkan? Mohon penjelasan,” ujar Mustamin.
Di sektor pariwisata, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah menertibkan juru parkir (jukir) di kawasan destinasi wisata. Penertiban dinilai penting untuk mencegah munculnya keluhan wisatawan, terutama yang disampaikan melalui media sosial. Gerindra mengingatkan persoalan tersebut dapat berpengaruh terhadap citra destinasi dan kunjungan wisatawan.
Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah meningkatkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau berkepanjangan.
Pemerintah diminta memastikan distribusi air bersih ke wilayah terdampak kekeringan, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pendakian Gunung Rinjani melalui jalur Lombok Tengah serta aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.
Gerindra turut memberikan perhatian terhadap rencana peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Fraksi Gerindra mengapresiasi rencana tersebut dan meminta pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar tenaga PPPK berusia di atas 35 tahun yang telah lama mengabdi mendapat kesempatan mengikuti seleksi CPNS.
Menurut Gerindra, aspirasi tersebut perlu diperjuangkan dengan mempertimbangkan masa pengabdian para tenaga PPPK.
Fraksi Gerindra berharap seluruh masukan yang disampaikan dalam pandangan umum tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan Perubahan APBD 2026 yang lebih efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat Lombok Tengah. |df