LOMBOK TENGAH – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendukung wacana pembangunan sarana peribadatan lintas agama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Namun, fraksi ini mengingatkan pemerintah daerah agar tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, dan air bersih.
Juru bicara Fraksi Golkar, Baiq Fatmawati mengatakan, berbagai rencana pembangunan daerah harus disusun berdasarkan skala prioritas dan mempertimbangkan manfaatnya secara langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, kebutuhan pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, dan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sehingga perlu mendapat perhatian serius dalam perencanaan anggaran daerah.
“Kami mendukung wacana pembangunan sarana peribadatan lintas agama di Kawasan KEK Mandalika. Tapi yang paling utama dan menjadi prioritas adalah rencana pembangunan strategis dan unggulan yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi, serta menjawab kebutuhan dasar masyarakat,” kata Baiq Fatmawati saat rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (19/10/2026).
Disamping itu, pihaknya juga menilai lima prioritas pembangunan tahun 2027 yang mengusung tema Penguatan Transformasi Masmirah telah sejalan dengan harapan masyarakat.
Lima prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta penguatan modal sosial, budaya, dan harmoni masyarakat.
“Meski demikian, kami mengingatkan agar seluruh prioritas itu tidak berhenti sebagai slogan dalam dokumen perencanaan, melainkan benar-benar diwujudkan melalui program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Pihaknya berharap peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk bersaing dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Selain itu, reformasi birokrasi diharapkan mampu mendorong penempatan pejabat sesuai kompetensi dan keahliannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif.
“Pada sektor ekonomi, pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah,” jelasnya.
Di satu sisi, pihaknya menyoroti pentingnya menjaga kehidupan sosial yang harmonis, saling menghargai, dan bebas dari konflik antarwilayah. Pelestarian budaya lokal turut menjadi perhatian, terutama agar nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tetap terjaga, serta tidak disalahartikan melalui kegiatan yang bertentangan dengan nilai budaya masyarakat setempat.
Dalam kesempatan itu, pihaknya menyatakan setuju agar Nota Keuangan dan Ranperda APBD Lombok Tengah Tahun Anggaran 2027 dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pembahasan tersebut, pihaknya berharap berbagai masukan mengenai prioritas pembangunan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun program dan alokasi anggaran.
“Pembangunan daerah perlu diarahkan pada program-program strategis yang mampu menjawab persoalan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” terangnya.
Dengan demikian, pembangunan di Lombok Tengah tidak hanya terlihat dari sisi fisik, tetapi juga memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup, pemerataan kesempatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. |df