LOMBOK TENGAH – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyoroti tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat dan antar daerah, serta besarnya alokasi belanja operasional dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Fraksi Demokrat menilai struktur anggaran tersebut perlu dikaji kembali agar ruang fiskal daerah dapat lebih optimal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD, Rakyatulliwauddin saat penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2027, Senin (19/10/2026).
Dijelaskannya, APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang mencerminkan arah pembangunan dan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baginya, salah satu catatan utama Fraksi Demokrat berkaitan dengan target pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027 yang disebut mencapai sekitar Rp. 2,53 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp. 1,87 triliun atau lebih dari 74 persen bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan antar daerah. Sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp. 631,27 miliar.
“Kami menilai tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dapat membuat kondisi fiskal daerah rentan terhadap perubahan kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah pusat,” kata Rakyatulliwauddin.
Untuk itu, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi PAD yang lebih berkelanjutan. Peningkatan PAD harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.
“Kami mengingatkan agar optimalisasi pendapatan tidak dilakukan melalui kenaikan tarif retribusi pasar tradisional secara sewenang-wenang maupun kebijakan yang berpotensi menekan daya beli masyarakat,” terangnya.
Di satu sisi, lanjutnya, pemerintah daerah diminta menutup kebocoran penerimaan melalui digitalisasi sistem pemungutan serta menggali potensi pajak dari sektor pariwisata, termasuk segmen pariwisata premium yang dinilai masih dapat dioptimalkan.
Ia menegaskan, peningkatan PAD seharusnya mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya aktivitas usaha masyarakat, bukan semata-mata peningkatan intensitas pemungutan pajak dan retribusi.
Selain pendapatan, pihaknya juga menyoroti komposisi belanja daerah yang direncanakan sekitar Rp. 2,53 triliun. Dalam rancangan tersebut, belanja operasi disebut mencapai Rp. 2,11 triliun atau sekitar 83,5 persen dari total belanja daerah. Anggaran itu terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 1,23 triliun dan belanja barang dan jasa sekitar Rp. 806,31 miliar.
“Komposisi itu perlu dievaluasi karena besarnya belanja operasional berpotensi mempersempit ruang anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas public,” jelasnya.
Sementara itu, dalam rincian anggaran tersebut, RSUD Praya disebut memperoleh alokasi sebesar Rp. 110,46 miliar. Sementara anggaran operasional sejumlah puskesmas di tingkat kecamatan berkisar antara Rp. 2 miliar hingga Rp. 5 miliar. Ia mencontohkan Puskesmas Batujai yang disebut mendapatkan alokasi sekitar Rp. 2,4 miliar.
“Perbedaan alokasi ini menjadi perhatian kami karena puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berperan penting dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan,” ujarnya.
Pihaknya menilai kebijakan anggaran kesehatan perlu memberikan perhatian yang seimbang antara pelayanan kuratif atau pengobatan dengan upaya promotif dan preventif, seperti edukasi kesehatan, pencegahan penyakit, serta peningkatan kesehatan masyarakat.
“Dengan demikian, pembangunan sektor kesehatan tidak hanya bertumpu pada layanan rumah sakit, tetapi juga memperkuat peran puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat,” pungkasnya. |df