LOMBOK TENGAH – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 101 miliar untuk membayar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di tahun 2025 mendatang.
Anggaran tersebut diperuntukkan untuk membayarkan BPJS Kesehatan bagi 203.712 jiwa. Hal itu diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Elly Widiani kepada wartawan di Kantor Bupati, Senin (09/12/2024).
Menurut Elly Widiani, anggaran untuk pembayaran BPJS Kesehatan tahun 2025 tersebut lebih besar jika dibandingkan jumlah alokasi anggaran di tahun 2024, yang hanya berjumlah Rp. 80 miliar. Sebab, capaian cakupan kepesertaan JKN untuk Loteng hingga saat ini sudah mencapai 99,82 persen.
Di manan, 99,82 persen tersebut terbagi menjadi beberapa pembiayaan, diantaranya pembiayaan peserta yang ditanggung oleh Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN mencapai 678.154, PBI APBD sebanyak 214.330, PPU 160.537, PBPU 41.357 dan BP mencapai 10.221.
“Meski saat ini sudah mencapai 99,82 persen, tapi tingkat keaktifan baru di 78 persen. Target nasional itu minimal di 80 persen. Jadi, Pemda sudah menyiapkan anggaran untuk mendukung UHC ini,” terangnya.
Ia membeberkan, saat ini banyak peserta JKN yang tidak aktif, terutama yang mendaftar secara mandiri atau perorangan. Hal ini dikarenakan adanya tunggakan, termasuk juga peserta JKN yang bergerak dalam bidang usaha.
“Dengan adanya pandemi Covid-19 membuat beberapa perserta yang tidak mengaktifkan BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Ia berharap, peserta BPJS yang memiliki tunggakan untuk dapat membayar dengan mekanisme yang ada, karena saat ini ada program rehab atau bisa mencicil tunggakan. Untuk membayar BPJS Kesehatan ini, anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat lebih besar jika dibandingkan dengan daerah.
“Komitmen Pemda untuk mencover masyarakatnya di JKN sudah berjalan dengan baik. Apalagi saat ini beberapa rumah sakit swasta di Loteng sudah menjalin kerjasama, mulai dari RS Yatopa, RS Cahaya Medika dan RS Adikarsa,” pungkasnya. |df