LOMBOK TENGAH – Kritikan yang disampaikan oleh Solidaritas Warga Inter Mandalika (SWIM) terhadap Komisi II DPRD Lombok Tengah (Loteng), terkait kegagalan dalam menjaga keselarasan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mendapat tanggapan dari Komisi II DPRD.
Anggota Komisi II DPRD Loteng, Murdani mengatakan, pihaknya tetap fokus pada fungsinya, terutama dalam hal pengawasan, dan menyatakan bahwa masalah lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kolektif semua pihak.
“Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan dinas terkait, kami menekankan pentingnya penertiban pembangunan yang tidak memiliki izin dan berpotensi merusak lingkungan,” kata Murdani, kemarin.
Terlebih, ia sebelumnya pernah menjadi aktivis lingkungan dan telah mengingatkan bahwa konsekuensi dari pembangunan yang tidak terencana dengan baik, dapat merusak keseimbangan alam. Ia juga mengingatkan jika pembangunan di kawasan ini harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
“Yang penting dijaga adalah keseimbangan ekosistemnya. Tapi saat ini sudah banyak bukit di kawasan ini yang rusak,” terang politisi NasDem ini.
Dia juga menambahkan, soal lingkungan hidup di Mandalika sering kali tidak tuntas dibicarakan, baik oleh pihak pengembang seperti ITDC maupun pemerintah daerah. Kendati demikian, pihaknya akan tetap fokus pada pengawasan, termasuk dalam hal pemanfaatan ruang untuk pembangunan villa, hotel, dan restoran yang tidak berizin.
“Pengawasan ini melibatkan peran aktif dari dinas terkait, seperti Dinas Perizinan, Badan Pendapatan dan Dinas Pariwisata,” ujarnya.
“Masalah lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah harus membuat regulasi yang jelas, dunia usaha harus memanfaatkan ruang secara bijaksana dan masyarakat juga harus berpartisipasi,” sambungnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya ITDC sebagai pihak yang beroperasi di kawasan tersebut untuk menunjukkan itikad baik dan kepatuhan terhadap aturan yang ada.
“ITDC harus menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah dan tidak hanya fokus pada kemajuan pariwisata, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan, beberapa revisi akan dilakukan terkait tata ruang di Loteng, mengingat tata ruang yang ada sudah cukup lama. Namun saat ini, pihaknya sedang menunggu keputusan dari RTRW Provinsi.
“Kami berharap semua pihak bisa berpandangan terbuka, tetapi jangan sampai memiliki tendensi yang negatif,” tandasnya. |df