LOMBOK TENGAH – Komisi II DPRD Lombok Tengah (Loteng) menekankan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) agar lebih intens turun ke lapangan, guna memantau kelangkaan elpiji serta lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Loteng, Ferdian Elmansyah mengatakan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa pengawasan yang serius dari instansi terkait. Menurutnya, Disperindag memiliki peran strategis dalam memastikan distribusi barang berjalan lancar serta harga tetap stabil di pasaran.
“Disperindag harus aktif turun, bukan hanya menunggu laporan. Dengan pemantauan yang intens, potensi penimbunan atau permainan harga bisa segera diantisipasi,” kata kemarin.
Ia menjelaskan, dalam beberapa pekan terakhir, pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait sulitnya mendapatkan elpiji bersubsidi, serta kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng dan gula. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia mengingatkan agar Disperindag tidak bekerja sendiri, melainkan menjalin koordinasi dengan pihak terkait seperti agen, distributor, hingga aparat penegak hukum. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada praktik kecurangan dalam distribusi barang.
“Kami ingin ada langkah konkret. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan karena lemahnya pengawasan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya mendorong adanya operasi pasar secara berkala sebagai langkah cepat untuk menekan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Operasi pasar dinilai efektif dalam menstabilkan harga, terutama menjelang momen-momen tertentu yang biasanya diikuti dengan lonjakan permintaan. |df