LOMBOK TENGAH – Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) melalui gabungan komisi menyampaikan beberapa rekomendasi dan catatan penting terhadap LKPJ kepala daerah tahun anggaran 2024. Rekomendasi tersebut menyasar beberapa OPD, diantaranya Dinas Sosial, DP3AP2KB, Disdikbud, Dispora, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Disnakertran, BPBD, Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kesehatan, RSUD Praya, dan sekretariat daerah bagian kesejahteraan rakyat. Hal itu disampaikan melalui sidang paripurna beberapa waktu lalu.
Juru Bicara Gabungan Komisi, Ahmad Syamsul Hadi menyampaikan, persoalan tidak adanya tempat penampungan sementara (shelter) untuk penanganan kasus-kasus seperti pekerja migran yang bermasalah, Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), maka pihaknya menekankan untuk segera membangun shelter atau dengan memanfaatkan sementara ex Dinas Lingkungan Hidup.
“Kami merekomendasikan Dinas Sosial untuk menuntaskan verifikasi dan validasi data kemiskinan di seluruh desa/kelurahan dengan dukungan anggaran APBD, serta memastikan pelaksanaan Musdes dan Muskel terlaksana di seluruh desa dan kelurahan,” kata Ahmad Syamsul Hadi.
Selain itu, pihaknya juga meminta untuk mengantisipasi perkembangan kelompok LGBT yang diperkirakan anggotanya lebih dari 2000 orang yang tersebar di seluruh Loteng. Untuk mereka yang bisa tertangani dan sembuh dari penyakit tersebut, pemerintah daerah diminta untuk berkontribusi dengan memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha.
Pihaknya mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan sosial media untuk mensosialisasikan program-programnya. Hal ini sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan dalam penanganan kasus korban kekerasan pada perempuan dan anak.
“Kami meminta kepada DP3AP2KB untuk membuat inovasi model pelaporan korban kekerasan perempuan dan anak yang lebih modern dan lebih mudah untuk akses, sehingga sehingga penanganannya lebih maksimal,” tegasnya.
Dijelaskannya, kurangnya pendidikan moral dan karakter di sekolah merupakan salah satu faktor terjadinya degradasi moral saat ini. Sehingga Komisi IV meminta kepada Disdikbud untuk memberikan kembali pendidikan moral dan karakter pada semua jenjang sekolah, dengan inovasi-inovasi yang mudah diikuti dan diterapkan di setiap tingkatannya.
“Kami juga meminta untuk membentuk satuan tugas yang terdiri dari Disdikbud, Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan di setiap kecamatan, DPMD, Dukcapil, dan Kementerian Agama yang akan bertugas melakukan verifikasi dan validasi data anak tidak sekolah dan anak putus sekolah,” terangnya.
Disatu sisi, pihaknya meminta untuk segera menyelesaikan permasalahan sengketa lahan dan aset-aset milik pemerintah daerah di bawah naungan Disdikbud. Kemudian untuk meminimalisir konflik antar lembaga pendidikan, pihaknya menekankan untuk tetap memberikan izin pendirian sekolah sesuai SOP dan peraturan yang berlaku, baik untuk sekolah negeri maupun swasta.
“Kami juga menilai perlunya penyusunan data base guru eksisting dan kebutuhan guru sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan rekrutmen tenaga pendidik,” ujarnya.
Sementara itu, untuk mendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) NTB-NTT tahun 2028, pihaknya mendorong untuk lebih fokus pada perencanaan ketersediaan sarana dan sarana pendukung, seperti ketersediaan lapangan dan arena untuk cabang olahraga, sehingga Loteng bisa berpartisipasi dan menjadi salah satu venue event 4 tahunan tersebut.
“Keberadaan Lapangan Bundar tidak didukung dengan sarana, prasarana, serta penataan yang memadai, sehingga terlihat kumuh dan sering dijadikan tempat membuang sampah. Jadi kami minta untuk memberikan porsi anggaran untuk penataan dan penambahan sarana dan prasarana, bukan hanya berfokus pada perbaikan Gor Tastura saja,” terangnya.
Disamping itu, lanjut politisi NasDem ini, banyak sekolah yang mengalih fungsikan ruang perpustakaan sebagai ruang belajar ataupun ruang guru, sehingga minat baca siswa-siswi menjadi semakin berkurang. Sehingga pihaknya meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mengatasi permasalahan tersebut.
“Kami meminta kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk segera mensosialisasikan, serta berkoordinasi ke masing-masing OPD untuk menyimpan arsip statisnya di depo arsip,” ujarnya.
Untuk menekan angka pengiriman PMI non prosedural yang semakin meningkat, pihaknya meminta untuk membentuk satuan tugas pencegahan pekerja migran non procedural, yang dimulai dari tingkat dusun, dan bekerja sama dengan DPMD untuk mengalokasikan penganggaran melalui APBDes.
“Untuk meningkatkan daya saing pekerja local, kami mendorong Disnakertrans untuk membuat terobosan baru atau membuka jurusan baru di BLK yang tidak hanya berfokus pada jurusan yang sudah ada,” pintanya.
Ia menjelaskan, pentingnya penanganan bencana secara cepat dan tepat mestinya harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Sementara BPBD sampai saat ini masih kekurangan sumber daya berupa Tenaga Reaksi Cepat (trc). Sehingga, pihaknya menekankan untuk segera merekrut sekurangnya 1 peleton (30 orang) yang akan ditugaskan sebagai TRC dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
“Kami minta kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan gaji TRC sampai dengan bulan Desember mendatang,” tegasnya.
“Kami juga minta kepada pemerintah daerah melalui Damkartan untuk mengupayakan pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan kapasitas yang lebih kecil, untuk dapat menjangkau tempat-tempat yang sempit,” sambungnya.
Menurutnya, dalam hal pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pihaknya mendorong untuk rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan puskesmas yang belum prototype. Selain itu, mendorong pemerintah daerah dalam pemenuhan prasarana pendukung puskesmas, seperti kebutuhan ambulance, IPAL, sollar cell dan meublair lainnya.
“Banyak laporan terkait ketidakpuasan pada kualitas SDM kesehatan. Jadi kami menekankan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sdm kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di puskesmas,” tegasnya.
Ia menegaskan, lahan RSUD Praya yang tersedia sekarang ini sangat kurang, jika dibandingkan dengan penambahan jenis layanan yang memerlukan tambahan tempat atau ruang. Sehingga pihaknya meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mempercepat proses pembebasan lahan sebelah barat RSUD Praya. Kenaikan tipe RSUD Praya menjadi tipe b seharusnya dibarengi dengan perbaikan sarana dan prasarana penunjang.
“Dalam meningkatkan pelayanan RSUD, pemerintah daerah harus tetap menganggarkan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, seperti ketersediaan air bersih dan pemeliharaan gedung,” jelasnya.
Untuk memaksimalkan pelayanan terkait dengan pasien rawat inap,pihaknya juga meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan tambahan anggaran untuk menambah jumlah bed atau bangsal. Kemudian pentingnya untuk memperhatikan disiplin, hospitality (keramahtamahan) dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menambahkan, untuk memaksimalkan fungsi dan pengelolaan masjid pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk membentuk badan hukum masjid. Pihaknya juga meminta untuk memberikan anggaran untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian Kesra. |df