LOMBOK TENGAH – Komisi I DPRD Lombok Tengah (Loteng) bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) melaksanakan rapat. Agenda utama pembahasan difokuskan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025, sekaligus menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius ke depan.
Dalam rapat tersebut, Komisi I menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama tahun berjalan. LKPJ dinilai bukan sekadar laporan formal tahunan, melainkan instrumen strategis untuk menilai efektivitas kinerja pemerintahan daerah secara komprehensif.
Namun, sorotan utama justru tertuju pada proyeksi belanja pegawai tahun 2026 yang mencapai angka 46 persen dari total anggaran daerah. Angka ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 10 persen dibandingkan tahun 2024, sebuah tren yang dinilai dapat berdampak langsung terhadap ruang fiskal pemerintah.
“Kenaikan ini tentu menjadi beban fiskal yang harus kita cermati bersama. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa mengurangi fleksibilitas anggaran untuk program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Ketua Komisi I DPRD Loteng, Ahmad Syamsul Hadi, kemarin.
Ia menilai, dominasi belanja pegawai berpotensi menghambat optimalisasi belanja publik, terutama di sektor-sektor prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan.
Selain evaluasi terhadap kondisi saat ini, rapat juga membahas proyeksi ke depan. Perencanaan fiskal jangka menengah menjadi perhatian utama agar arah kebijakan anggaran tetap terukur, realistis, dan berkelanjutan. Komisi I menegaskan bahwa perencanaan yang matang akan menjadi kunci agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.
Melalui forum itu, Komisi I kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong terwujudnya parlemen yang bersih, berani, dan modern. Dukungan publik pun diharapkan terus mengalir agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal demi kepentingan masyarakat luas.
“Dengan berbagai catatan strategis yang dihasilkan, rapat hari ini menjadi momentum penting dalam memperkuat arah kebijakan fiskal daerah ke depan, agar tidak hanya stabil secara anggaran, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya. |df