LOMBOK TENGAH – Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menuntut empat terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan belanja modal berupa Dump Truck dan Arm Roll pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021.
Dalam perkara tersebut, kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai Rp. 712. 842. 545,00.
Pembacaan surat tuntutan dilaksanakan pada Rabu, (11/11/2026), dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram.
Tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum Anak Agung Gede Triyatna, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Seksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.
Empat terdakwa dalam perkara tersebut masing-masing berinisial MAA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), SU selaku Pengguna Anggaran (PA), SA selaku Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021, serta A selaku penyedia atau Direktur CV. Dodena.
“Tuntutan pidana disampaikan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan ahli, serta alat bukti lain yang dihadirkan dimuka persidangan” kata Anak Agung Gede Triyatna, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, dalam surat tuntutannya, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang berbeda terhadap masing-masing terdakwa berdasarkan peran dan pertanggungjawaban masing-masing dalam perkara tersebut.
Terhadap terdakwa MAA, Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, serta pidana denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti pidana kurungan selama 80 hari.
“Selain itu, MAA juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp10 juta,” terangnya.
Sementara terhadap terdakwa SU dan SA, masing-masing dituntut pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, serta pidana denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda tidak dibayarkan, masing-masing dituntut menjalani pidana kurungan pengganti selama 80 hari.
Adapun terhadap terdakwa A selaku penyedia atau Direktur CV Dodena, Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti pidana kurungan selama 80 hari. Terdakwa A juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp. 702.842.545,00.
Dalam tuntutan terhadap terdakwa A, Penuntut Umum menyampaikan bahwa apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran tersebut.
“Apabila harta benda tidak mencukupi, dituntut pidana penjara pengganti selama 2 tahun,” ujarnya.
Tuntutan uang pengganti terhadap para terdakwa tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Pembacaan tuntutan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi. Melalui proses persidangan, Penuntut Umum menyampaikan penilaian terhadap fakta-fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap untuk selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim agar dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan.
Kejaksaan Negeri Lombok Tengah terus berkomitmen melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi secara profesional, objektif, dan akuntabel. Penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya pemulihan keuangan negara melalui instrumen pembayaran uang pengganti. |red