LOMBOK TENGAH – Angka stunting di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengalami penurunan signifikan dalam kurun waktu enam tahun terakhir semenjak 2018 lalu. Hal ini menandai babak baru keberhasilan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengentasan gizi buruk.
Dalam data pemerintah, di tahun 2018 sebanyak satu dari tiga balita di Loteng mengalami stunting. Artinya, 31,05 persen dari seluruh balita di kondisi gizi buruk. Namun angka itu berubah tajam enam tahun kemudian.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinas Kesehatan Loteng, dr. Nasrullah mengatakan, pihaknya berhasil menurunkan angka itu menjadi 9,11 persen pada Maret 2026 ini. Di mana, hal ini menjadi sebuah penurunan drastis sebagai hasil dari usaha dan kerja pemerintah daerah.
“Sempat menyentuh 37 persen, sekarang jauh turun,” kata dr. Nasrullah, Rabu (29/04/2026).
Dijelaskannya, dilihat dari peta demografi Loteng, wilayah yang terdiri dari sector pertanian dan pantai ini punya potensi yang cukup. Salah satunya terkait dengan mayoritas penduduk yang berusia produktif. Menjadi tidak gampang untuk layanan kesehatan karena tantangan juga ada di infrastruktur pendukung
Namun rencana yang matang, fokus dan berlapis kemudian menjadi strategi dalam menjalankan program pengentasan gizi buruk dan stunting tersebut. Banyak yang mengartikan stunting itu cuma masalah anak dengan tubuh pendek, itu tidak salah tapi belum lengkap. Sebab, ada hal yang jauh lebih diwaspadai, yaitu kerusakaan permanen di otak dan tubuh.
Menurutnya, pengawalan kelompok perempuan semenjak remaja hingga ibu hamil menjadi perhatian penuh. Ini untuk memastikan tingkat ketercukupan gizi itu dimulai bahkan dari sebelum bayi direncanakan untuk lahir.
“Komitmen kita bersama bupati dan seluruh OPD terkait, membuat target bisa kita capai, bahkan melampaui target nasional yang 14 persen. Sekarang di seluruh puskesmas kita sudah punya alat ukur standar yang membuat kita punya data ril terkait itu,” jelasnya.
Untuk lebih mengintensifkan program, pihaknya membeberkan juga tentang pencegahan dan penanganan yang menjadi dua hal lanjutan. Untuk penanganan, tentu Dinas Kesehatan yang langsung kerjakan, kalau pencegahan itu bisa kolaborasi dengan seluruh pihak OPD termasuk masyarakat.
Selain itu, pihaknya juga melakukan intervensi secara spesifik dengan sasaran para remaja puteri dan ibu-ibu hamil. Sedangkan secara sensitif dengan memperhatikan faktor-faktor tidak langsung seperti air bersih, sanitasi, kelayakan rumah untuk di huni, termasuk kondisi ekonomi keluarga tersebut.
“Untuk yang spesifik ini, misalnya para remaja puteri kita support dengan tablet tambah darah. Ibu-ibu hamil kita pantau dan diwajibkan untuk periksa kehamilan minimal enam kali sesuai prosedur dan pemberian makanan tambahan,” terangnya.
Untuk kelompok ibu menyusui, pihaknya menekankan supaya bayinya mendapat ASI eksklusif (ASI murni, non produk pabrikasi) selama enam bulan, disertai imunisasi dan pemberian makanan tambahan bagi anak dengan gizi kurang.
Ia menambahkan, kini pemerintah daerah memasang target yang lebih, yakni angka penurunan bisa mencapai 9 persen ke bawah. Fokus penanganan mulai diintesifkan di wilayah kecamatan dengan kasus stunting yang masih dianggap tinggi.
“Kita sudah urutan ketiga di NTB. Ini hasil kerja kita semua, termasuk rekan-rekan kader di bawah hingga tokoh masyarakat,” pungkasnya. |df