LOMBOK TENGAH – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menyampaikan penjelasan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024.
Berdasarkan penyampaian tersebut, fraksi partai Demokrat mengapresiasi upaya peningkatan target pendapatan daerah yang diproyeksikan bertambah sebesar Rp. 63 miliar. Hanya saja, pihaknya juga memberikan beberapa catatan dan masukan kepada Pemda Loteng. Hal itu disampaikan Ketua DPC Demokrat, Adi Bagus Karya Putra, Senin (08/12/2024) kemarin.
Dalam hal ini, fraksi Demokrat meminta pemerintah untuk melakukan upaya perbaikan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Praya dan puskesmas-puskesmas yang ada. Sebab, hampir setiap hari masyarakat mengeluhkan pelayanan kesehatan, baik melalui media sosial maupun secara langsung.
“Kami mendorong supaya ke depan RSUD Praya type-nya bisa ditingkatkan ke type B, bahkan sampai dengan type A, agar kualitas pelayanan kesehatan kita semakin memadai dan maksimal,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya meminta agar dipaparkan strategi yang lebih rinci untuk mencapai target tersebut ke depannya, terutama pada sektor peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang capaian realisasainya tidak pernah bisa sampai 90 persen berdasarkan data tiga tahun terakhir. Hal ini juga untuk menekan masih tingginya ketergantungan pada pendapatan transfer daerah dari pemerintah pusat.
Disamping itu, belanja daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 yang direncanakan meningkat sebesar Rp. 102 miliar dari APBD induk tahun anggaran 2024, pihaknya juga meminta penjelasan terkait sejauh mana postur tambahan anggaran belanja pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024, pada sektor peningkatan layanan infrastruktur jalan kabupaten yang belum dituntaskan di akhir periode kepemimpinan Pathul-Nursiah.
“Terhadap program layanan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, kami mendorong adanya program-program yang bisa langsung menyentuh ke sasaran atau pemanfaat. Misalnya, pada bidang kesehatan, dinas kesehatan bisa memberikan PMT posyandu maupun program sejenis lainnya untuk mendukung program pengentasan stunting di daerah,” terang Bagus.
Tidak hanya itu, pada upaya penyesuaian target makro ekonomi, pihaknya mencatat adanya penyesuaian beberapa target makro ekonomi, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kenaikan tingkat pengangguran serta angka kemiskinan. dari ketiga hal tersebut, pihaknya meminta penjelasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perubahan itu dan langkah-langkah konkret apa saja yang akan diambil untuk mengatasi tantangan tersebut.
“Kami berharap, perubahan APBD di setiap tahun bukan hanya sekedar revisi angka-angka, tetapi merupakan sebuah manifestasi tekad untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” pungkasnya. |df