LOMBOK TENGAH – Berdasarkan penyampaian penjelasan Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah (Loteng) tentang Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2025, fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa catatan dan masukan penting melalui pemandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (19/08/2025).
Juru Bicara (Jubir) fraksi Demokrat, Baiq Fatmah menyampaikan apresiasi kepada Pemda atas penyampaian Rancangan Perubahan APBD tersebut. Perubahan APBD ini merupakan instrumen penting dalam memastikan kesinambungan pembangunan daerah, sekaligus menjawab dinamika perubahan ekonomi, sosial dan fiskal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah.
“Fraksi kami menilai, arah kebijakan perubahan APBD 2025 haruslah tetap selaras dengan visi-misi bupati/wakil bupati 2025-2029,” kata Fatmah.
Pihaknya juga mengapresiasi peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp. 438,89 miliar menjadi Rp. 489,42 miliar, khususnya dari sektor pajak daerah dan penguatan BLUD. Hal ini sejalan dengan misi bupati untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Namun, pihaknya mendorong agar optimalisasi PAD dilakukan tanpa membebani masyarakat kecil, melainkan melalui inovasi, digitalisasi pajak, serta pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan UMKM.
“Kami mendukung kebijakan belanja daerah yang mengalokasikan anggaran bagi Universal Health Coverage (UHC), iuran BPJS bagi perangkat desa, serta operasional sekolah dan PAUD. Ini selaras dengan misi peningkatan kualitas SDM. Kami berharap Pemda terus memastikan tidak ada warga miskin yang terhambat akses pendidikannya maupun terabaikan dalam pelayanan kesehatannya,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya mendukung prioritas untuk pembangunan jalan, irigasi dan infrastruktur dasar yang menopang sektor ekonomi rakyat. Namun, pihaknya menekankan agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan strategis seperti KEK Mandalika, tetapi juga merata hingga ke desa-desa. Fraksi mendorong agar anggaran tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan nilai sosial, budaya dan pelestarian lingkungan hidup.
“Kami selalu menekankan Perubahan APBD jangan hanya sekedar revisi atau perubahan angka-angka, tapi sebuah manifestasi tekad untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. |df