LOMBOK TENGAH – Komisi I DPRD Lombok Tengah (Loteng) turun monitoring dan evaluasi (monev) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Monev ini mencakup kunjungan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL), Inspektorat, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Ketua Komisi I DPRD Loteng, Ahmad Syamsul Hadi mengatakan, pentingnya kegiatan ini untuk memastikan fungsi pengawasan dewan berjalan optimal. Baginya, kegiatan ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, khususnya terkait pengelolaan aset, koordinasi politik dan keamanan, pengawasan internal, serta manajemen kepegawaian.
“Semua ini harus berjalan sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat,” kata Ahmad Syamsul Hadi, kemarin.
Dijelaskannya, kunjungan pertama di BKAD. Pihaknya fokus membahas pengelolaan aset daerah yang selama ini menjadi perhatian publik. Selanjutnya, di Kesbangpoldagri menyoroti pentingnya peran Kesbangpol dalam menjaga stabilitas politik dan sosial.
“Kesbangpol harus menjadi garda terdepan dalam menjaga harmonisasi masyarakat, apalagi menjelang tahun politik. Kesiapan dan program kerja yang solid sangat kami harapkan,” tegasnya.
Sementara kunjungan di Inspektorat, pembahasan difokuskan pada pengawasan internal terhadap jalannya pemerintahan. Sementara itu, di BKPSDM lebih pada penekanan dan perhatian diarahkan pada pengelolaan sumber daya manusia, khususnya terkait penyelesaian masalah tenaga kontrak dan sistem merit.
“Kami ingin memastikan seluruh kebijakan yang diterapkan di masing-masing OPD ini betul-betul memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
Monev ini akan berlanjut ke OPD lainnya dalam beberapa hari ke depan. DPRD berharap hasil dari evaluasi ini dapat memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun daerah.
Sementara itu, Kepala BKAD Loteng, Taufikurrahman menyambut baik monev ini. Pihaknya juga mengapresiasi langkah Komisi I untuk memberikan masukan dan evaluasi terkait aset daerah.
“Dengan adanya monev ini, kami berharap dapat memperbaiki data aset dan meningkatkan efisiensi pengelolaannya,” pungkasnya. |df