LOMBOK TENGAH – Sekitar 180 lapak UMKM yang ada di Pantai Tanjung Aan resmi digusur. Proses penggusuran lapak wisata yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tersebut dilakukan aparat gabungan dari TNI-Polri, Satpol PP dan petugas keamanan ITDC, Selasa (15/07/2025).
Aksi tersebut mendapat respon dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Bagaimana tidak, aksi yang dilakukan tersebut tentu akan menjadi persoalan berkepanjangan antara para pelaku wisata dengan pihak ITDC.
“Saya tidak sepenuhnya tau apa persoalan yang terjadi antara ITDC dengan masyarakat terkait dengan aksi penggusuran ini,” kata Wakil Pimpinan DPRD Loteng, HL. Sarjana saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/07/2025).
Menurutnya, pihak ITDC harus lebih terbuka dan melibatkan semua pihak, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda). Ia menilai jika persoalan saat ini merupakan hal yang sederhana. Sebab, ITDC punya itikad baik untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini terjadi, begitu juga dengan masyarakat memiliki itikad baik untuk mau diselesaikan.
“Tinggal bagaimana menentukan pola penyelesaian yang harus dimusyawarahkan, tentunya dengan melibatkan semua pihak,” tegas politisi PKB ini.
Dijelaskannya, jika berbicara dengan azas hidup masyarakat, tentu Pemda harus bisa memfasilitasi kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar tidak ada anggapan jika ada pemaksaan penggusuran dalam penertiban ini.
“Pada prinsipnya kami sangat bangga terhadap setiap kegiatan dan event yang dilaksanakan ITDC. Tapi tolong persoalan seperti ini diselesaikan dengan baik,” terangnya.
Pihaknya juga menyayangkan tidak adanya keterlibatan DPRD dalam persoalan ini. Artinya, mereka hanya dilibatkan ketika terjadi persoalan saja, tanpa terlebih dahulu meminta saran dan masukan DPRD. Terlebih, persoalan seperti ini diketahui saat ada gejolak dan aksi hearing masyarakat.
“Kami tidak pungkiri buah dari keberadaan ITDC yang mampu memberi warna baru dunia pariwisata di Loteng, dan Pulau Lombok secara umum. Tapi sudah sewajarnya kami tau apa progress yang ada di ITDC, karena memang selama ini kami tidak pernah dilibatkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, persoalan hari ini jangan sampai meninggalkan kesan buruk di dunia pariwisata. Sehingga setiap persoalan yang muncul harus tetap mengedepankan musyawarah dan mufakat. Sebab, hal ini tentu akan berdampak pada citra pariwisata itu sendiri.
“Selama ini, lintas koordinasi ITDC hanya pemerintah provinsi dan pemerintah pusat saja. Jadi wajar kami menganggap ITDC minim koordinasi dengan Pemda Loteng dan DPRD Loteng,” pungkasnya. |df