LOMBOK TENGAH – Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lombok Tengah kembali menjadi sorotan tajam. Hingga memasuki bulan ini, berbagai program yang telah disahkan dalam APBD murni 2026 disebut belum juga berjalan. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius dari kalangan DPRD karena dampaknya dinilai akan langsung dirasakan masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Lombok Tengah, Lalu Sarjana, secara tegas meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera turun tangan dan mendorong seluruh OPD agar tidak lagi menunda pelaksanaan program yang telah direncanakan.
Menurutnya, lambannya realisasi program bukan hanya mencerminkan buruknya kinerja birokrasi, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan daerah dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sangat membutuhkan percepatan program pemerintah.
“Saya rasa kalau semua berdasarkan aturan, tentu apa yang ditakutkan untuk mulai pengerjaan,” tegas Lalu Sarjana.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal keras bahwa DPRD mulai kehilangan kesabaran terhadap lambannya gerak OPD dalam menjalankan agenda pembangunan daerah. Pasalnya, anggaran sudah diketuk, program telah disusun, namun pelaksanaan di lapangan justru nyaris belum terlihat.
Situasi ini memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Banyak pihak menilai adanya ketakutan berlebihan di internal OPD dalam mengambil langkah, sehingga berujung pada stagnasi program. Padahal, keterlambatan pengerjaan proyek pemerintah berpotensi memicu rendahnya serapan anggaran, tertundanya pembangunan infrastruktur, hingga mandeknya pelayanan publik.
DPRD pun menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jika terus terjadi, masyarakat akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Program bantuan, pembangunan jalan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi dikhawatirkan tidak bisa dirasakan tepat waktu oleh warga.
Lebih jauh, Lalu Sarjana mengaku pihaknya masih belum mengetahui secara pasti akar persoalan yang menyebabkan program-program di setiap OPD belum berjalan maksimal. Karena itu, DPRD dalam waktu dekat akan memanggil dan berkoordinasi langsung dengan TAPD guna meminta penjelasan menyeluruh.Langkah koordinasi tersebut dinilai penting untuk membongkar apa sebenarnya yang terjadi di internal birokrasi daerah.
“Kami ingin memastikan tidak ada alasan yang dibuat-buat hingga menghambat jalannya APBD yang seharusnya menjadi instrumen utama pembangunan daerah, ” ucapnya.
Ia mengaku, apabila kondisi ini terus dibiarkan tanpa langkah konkret, maka bukan tidak mungkin Lombok Tengah akan kembali menghadapi persoalan klasik setiap tahun, yakni rendahnya serapan anggaran di awal tahun dan pengerjaan proyek secara terburu-buru nantinya. |df