LOMBOK TENGAH – Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), HM. Nursiah menegaskan pengelolaan dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu diperdebatkan soal siapa yang mengelola, termasuk jika ada anggota DPRD yang terlibat. Yang terpenting adalah pelayanan terhadap masyarakat tetap maksimal.
“Prinsip kami, untuk melayani program MBG ini, tentu harus dikelola secara baik oleh pihak yang berkompeten. Yang penting bagaimana pelayanan dan kualitasnya berjalan optimal,” kata Nursiah, Jumat (19/09/2025).
Ia menekankan, pengelolaan dapur MBG merupakan amanah dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang memang bertugas memastikan distribusi makanan bergizi bisa sampai ke sekolah. Untuk itu, pihak yang ditunjuk harus benar-benar punya kapasitas.
“Kalau pun ada yang terlibat dari unsur tertentu, termasuk dewan, itu bukan soal utama,” tegasnya.
Menurutnya, menu makanan yang disediakan harus terus dievaluasi, diperbaiki dan disempurnakan, agar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi anak-anak maupun masyarakat penerima program.
“Intinya, kami mendukung siapa pun yang mengelola, sepanjang kompeten dan mampu memberikan pelayanan terbaik. Jangan sampai ada konflik kepentingan, karena ini untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. |df