LOMBOK TENGAH – Rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kembali menjadi sorotan serius di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) tercatat masih belum mampu memaksimalkan realisasi anggaran, meski tahun anggaran terus berjalan. Kondisi tersebut dinilai menjadi pekerjaan rumah penting bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera mencari akar persoalan dan langkah penyelesaiannya.
Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah menegaskan, persoalan rendahnya serapan anggaran bukan hal baru. Kendala yang muncul disebut masih berulang seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh agar tidak terus menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Beberapa OPD menjadi catatan penting karena serapan APBD masih rendah. Tugas TAPD untuk mengetahui apa hambatannya sehingga persoalan ini tidak terus berulang,” tegas HM Nursiah.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan regulasi dan aturan pendukung yang cukup lengkap. Karena itu, menurutnya, persoalan saat ini lebih banyak terletak pada kesiapan teknis di masing-masing OPD, terutama dalam penyiapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sumber daya manusia yang menjalankan program kegiatan.
“Kalau regulasinya sudah lengkap, tinggal bagaimana kepala dinas menyiapkan petugas PPK. Mereka juga harus dilakukan pendampingan agar proses pelaksanaan kegiatan bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
HM Nursiah menilai, rendahnya serapan anggaran dapat berdampak langsung terhadap lambatnya pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Program yang seharusnya sudah berjalan pada pertengahan tahun, kata dia, justru masih tertahan akibat persoalan administratif maupun lemahnya kesiapan pelaksana kegiatan.
Karena itu, ia meminta seluruh OPD lebih serius melakukan percepatan realisasi program. Pendampingan terhadap aparatur teknis juga dianggap penting agar tidak terjadi kesalahan administrasi yang berujung pada keterlambatan penggunaan anggaran.
Selain itu, TAPD diminta lebih aktif melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres kegiatan di setiap OPD. Dengan pengawasan yang intensif, pemerintah daerah berharap hambatan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi sebelum berdampak lebih luas terhadap capaian pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sendiri menargetkan serapan APBD tahun ini dapat berjalan lebih optimal dibanding tahun sebelumnya. Dengan percepatan realisasi anggaran, berbagai program pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. |df