LOMBOK TENGAH – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhibban menggelar reses di Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (08/06/2026) malam. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak, mulai dari infrastruktur jalan, irigasi pertanian, sumur bor, hingga pengembangan embung.
Kepala Desa Beraim, Lalu Januarsa Atmaja menyampaikan, ruang gerak pemerintah desa saat ini cukup terbatas akibat berkurangnya alokasi Dana Desa (DD). Menurutnya, sebagian anggaran desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Namun, hingga saat ini pembangunan koperasi tersebut masih terkendala karena belum tersedianya lahan.
“Kami berharap adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah desa dan DPRD Provinsi NTB, sehingga aspirasi masyarakat yang disampaikan malam ini dapat diperjuangkan dan direalisasikan,” kata Januarsa.
Sementara itu, Kepala Dusun Beraim Lauk 1, Juni menyampaikan kondisi jalan utama menuju Dusun Beraim Lauk 1 dan Beraim Lauk 2 yang mengalami kerusakan cukup parah dan membutuhkan perhatian segera. Selain itu, warga juga mengusulkan perbaikan saluran irigasi serta pembangunan jalan lingkungan dan trotoar yang dapat menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.
Di sisi lain, Kepala Dusun Beraim Lauk 2, Wildan menyoroti persoalan ketersediaan air yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Ia meminta agar pembangunan sumur bor menjadi prioritas, karena sumur bor yang ada saat ini tidak berfungsi optimal. Kemudian ia mengusulkan embung yang ada di Dusun Beraim 1 supaya diperbesar sehingga warga Dusun Beraim 2 bisa menikmati air untuk pertanian.
“90 persen masyarakat kami menggantungkan perekonomian dari sektor pertanian. Karena itu kami berharap embung yang ada di Dusun Beraim Lauk 1 bisa diperbesar, agar mampu menampung lebih banyak air dan mengaliri lahan pertanian di Dusun Beraim Lauk 2,” terangnya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Lalu Muhibban menegaskan dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya di DPRD NTB. Menurutnya, kondisi fiskal desa saat ini memang mengalami tantangan karena adanya pengurangan DD yang sebagian dialokasikan untuk program KDMP.
“Kalau tidak ada sinergi antara pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat, tentu banyak program yang menjadi kebutuhan masyarakat akan sulit terealisasi. Karena itu sinergi menjadi hal yang sangat penting,” tegas politisi PKB Dapil NTB 7 ini.
Sedangkan terkait usulan peningkatan jalan, ia menyatakan pembangunan akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran dan skala prioritas yang telah disepakati bersama. Ia menegaskan tidak semua aspirasi dapat direalisasikan dianggaran perubahan tahun ini, sehingga diperlukan penentuan program yang paling mendesak untuk didahulukan.
“Nanti kami akan berkoordinasi dengan kepala desa dan para kepala dusun untuk menentukan program yang paling urgen dikerjakan,” jelasnya.
Sementara untuk persoalan air bersih dan pertanian, ia berjanji akan mengupayakan penambahan kedalaman sumur bor yang sudah ada hingga mencapai 80 sampai 90 meter, guna meningkatkan debit air dan memperluas wilayah layanan. Terkait perluasan embung, ia meminta pemerintah desa dan masyarakat menyelesaikan terlebih dahulu persoalan administrasi maupun status lahan embung, agar program yang diusulkan tidak terkendala di kemudian hari.
“Saya berharap masyarakat bermusyawarah dengan pemerintah desa terkait kondisi embung. Jika lahannya jelas dan tidak bermasalah, tentu akan lebih mudah diperjuangkan, sehingga program yang turun nantinya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tandasnya. |df