LOMBOK TENGAH – Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan parkir di seluruh pasar tradisional. Langkah ini dinilai penting untuk menekan kebocoran retribusi parkir yang selama ini diduga masih terjadi dan berdampak pada tidak optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi III DPRD Loteng, Muhalip mengatakan, sektor parkir pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi besar. Namun, potensi tersebut belum mampu memberikan kontribusi maksimal karena masih lemahnya tata kelola di lapangan.
Menurutnya, berbagai persoalan mulai dari pengawasan yang kurang optimal, sistem penarikan retribusi yang belum tertata, hingga dugaan kebocoran setoran parkir harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan.
“Dishub harus segera melakukan pembenahan terhadap pengelolaan parkir di pasar. Selama ini kita melihat masih banyak kebocoran retribusi parkir yang akhirnya merugikan daerah,” tegas Muhalip, kemarin.
Ia menilai, kebocoran retribusi tidak boleh terus dibiarkan karena setiap rupiah yang seharusnya masuk ke kas daerah sangat dibutuhkan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Muhalip menjelaskan, apabila sistem pengelolaan parkir dapat dibenahi secara profesional, transparan, dan akuntabel, maka potensi penerimaan daerah dari sektor tersebut diyakini akan meningkat signifikan. Karena itu, Dishub diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang diterapkan saat ini, termasuk memperketat pengawasan terhadap petugas parkir di lapangan.
Selain itu, ia juga mendorong agar pemerintah mulai memanfaatkan sistem pengelolaan parkir yang lebih modern dan berbasis teknologi guna meminimalkan praktik kebocoran maupun pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
“Kalau pengelolaannya baik, pengawasannya ketat, tentu kebocoran bisa ditekan. Daerah akan memperoleh pendapatan yang lebih maksimal dan hasilnya bisa kembali dinikmati masyarakat melalui pembangunan,” ujarnya.
Komisi III DPRD, lanjut Muhalip, akan terus mengawasi kinerja Dinas Perhubungan dalam mengelola sektor perparkiran. Menurutnya, evaluasi berkala perlu dilakukan agar target penerimaan retribusi yang telah ditetapkan pemerintah daerah benar-benar tercapai.
Ia berharap Dishub tidak hanya fokus mengejar target pendapatan, tetapi juga mampu menciptakan sistem parkir yang tertib, nyaman, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun para pedagang di kawasan pasar.
“Kami ingin ada langkah konkret dari Dishub. Potensi parkir di pasar cukup besar, sehingga harus dikelola dengan baik. Jangan sampai kebocoran terus terjadi karena ini menyangkut pendapatan daerah yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya. |df