LOMBOK TENGAH – Reses Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah (Loteng), Ahmad Syamsul Hadi, di Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Jumat (06/06/2026), berlangsung dinamis. Berlokasi di wilayah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Janapria dan Praya Timur, pertemuan tersebut didominasi oleh kalangan pemuda dan pengurus organisasi kepemudaan yang secara lugas menyuarakan jeritan hati terkait minimnya lapangan pekerjaan dan ruang kreativitas di daerah.
Persoalan tingginya angka pengangguran pasca kelulusan sekolah menengah menjadi isu paling krusial yang mencuat. Keterbatasan kesempatan kerja dinilai menjadi bom waktu yang dikhawatirkan memicu meningkatnya rentetan persoalan sosial di tingkat bawah.
“Banyak pemuda setelah lulus SMA cukup kesulitan mendapatkan pekerjaan. Akibatnya angka pengangguran terus bertambah. Kami berharap ada solusi nyata dari pemerintah. Kami juga butuh penjelasan terkait program pembiayaan perbankan seperti KUR untuk peluang bekerja ke Jepang,” kata Bejo, Perwakilan Karang Taruna Praya Tengah.
Selain urusan kerja, regulasi dan penguatan kelembagaan pemuda ikut disorot tajam. Ia mendesak DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberdayaan Pemuda. Keberadaan Perda ini dinilai vital sebagai payung hukum baku sekaligus dasar penganggaran program kepemudaan di APBD daerah.
“Selama ini, jika kami ingin mengadakan kegiatan, harus mencari dukungan ke sana kemari. Padahal Karang Taruna adalah organisasi resmi yang menjadi mitra pemerintah. Tapi kenyataannya belum ada pembiayaan yang jelas. Basis pemuda itu ada di bawah, di desa dan kecamatan, sehingga harus mendapatkan perhatian serius,” keluhnya.
Menanggapi hal itu, Ahmad Syamsul Hadi mengakui jika peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembukaan akses kerja harus menjadi prioritas mutlak pembangunan daerah. Terkait solusi jangka pendek, politisi NasDem ini menjelaskan jika Pemda telah menyediakan wadah pelatihan dan sertifikasi gratis melalui Balai Latihan Kerja (BLK) agar generasi muda memiliki keahlian yang relevan dengan bursa kerja ter-update. Namun, ia sepakat bahwa upaya tersebut tidak boleh mandek pada ruang pelatihan semata.
“Pemda sudah menyiapkan ruang pelatihan di BLK agar anak-anak muda kita memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan itu juga dilengkapi sertifikasi. Namun kalau itu belum cukup, maka pemerintah harus cepat tanggap mencari solusi lainnya. Aspirasi ini jelas menjadi perhatian serius kami di parlemen,” tegasnya.
Sementara itu, terkait dengan pembentukan Perda Pemberdayaan Pemuda, legislator yang akrab disapa Memed ini menyatakan dukungan penuhnya. Menurutnya, usulan tersebut mencerminkan lonjakan cara berpikir maju dari pemuda yang ingin mengambil peran formal dalam pembangunan daerah.
“Ini usulan yang sangat bagus dan menunjukkan kemajuan berpikir dari teman-teman pemuda. Saya siap mengawal dan menyampaikan gagasan regulasi ini dalam pembahasan di DPRD,” katanya.
Kendati demikian, ia juga memberikan tantangan balik kepada pengurus Karang Taruna untuk tidak sekadar meminta regulasi, melainkan harus bergerak cepat menyusun draf konsep dan rencana kerja yang matang, terukur, dan sistematis.
“Saya minta teman-teman segera menyiapkan rencana kerja yang terukur. Dari dulu saya minta, tapi belum juga disampaikan. Kalau draf program dan potensinya sudah ada, kita di dewan bisa melihat secara objektif program apa saja yang perlu didukung anggaran pemerintah,” pungkasnya. |df