LOMBOK TENGAH – Penjaringan aspirasi masyarakat (reses) yang telah dilaksanakan wakil rakyat di DPRD Lombok Tengah (Loteng) awal tahun 2023 sudah tuntas. Reses tersebut dijadikan sebagai ajang untuk menyampaikan berbagai macan keluhan masyarakat, mulai dari kebutuhan penataan lingkungan, kelangkaan pupuk dan berbagai permasalahan lainnya.
Anggota DPRD Loteng Dapil Praya- Praya Tengah, H. Ahmad Supli mengatakan, reses dewan menjadi momen komunikasi terbuka apa adanya antara dewan dengan masyarakat. Semua uneg-uneg mereka sampaikan dengan santai. Seperti permasalahan pupuk yang kadang langka, ada droping pupuk tapi tinggi harganya dan tidak tepat waktu.
“Mereka juga mengeluhkan harga gas elpiji yang tiba- tiba naik tanpa ada sosialisasi sebelumnya. Ada juga yang berharap agar guru ngaji di kampung-kampung mendapat uang penggembiraan dari pemerintah daerah,” kata H. Supli, Selasa 21 Februari 2023.
Tidak hanya itu, lanjut politis PKS ini, keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masih belum disentuh anggaran pemerintah juga banyak dikeluhkan masyarakat. Disamping itu, masyarakat masih kesulitan akses kesehatan karena tidak terdaftar di BPJS.
“Tanah- tanah BWS yang kesannya terlantar perlu ada pola kelola oleh masyarakat setempat. Jadi, harus segera ada komunikasi antara pemerintah daerah dan BWS,” ujarnya seraya menambahkan jika persoalan penanganan sampah belum merata di desa/kelurahan.
Begitu juga dengan kondisi kerusakan jalan Wakul-Telagawaru agar segera diselesaikan, baik badan jalan maupun bahu jalannya. Serta jembatan yang ada di Bunsalak yang sudah mulai abrasi. Bahkan, butuhan-kebutuhan ril masih banyak diminta, seperti sumur bor, terop, alat-alat produksi untuk usaha rumah tangga dan lainnya.
“Termasuk alat- alat perbengkelan, mesin las, pertukangan, mesin jahit, sound sistem untuk rumah ibadah dan kegiatan pemuda, serta modal usaha untuk ibu- ibu dan remaja,” tandasnya. (red)