LOMBOK TENGAH – Anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng) menanggapi persoalan ribuan warga yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) tahun 2024. Pasalnya, tahun ini sebanyak 6315 warga Loteng mengadu nasib ke luar negeri menjadi PMI, dengan tujuan Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura dan Arab Saudi.
Anggota DPRD (Loteng) Fraksi Partai NasDem, Ahmad Samsyul Hadi mengatakan, banyaknya warga yang menjadi PMI memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, akan tetapi penyebabnya yang harus dipastikan.
“Kita di Lombok Tengah pengangguran terbukanya berapa. Setengah tertutupnya berapa itu yang harus dipastikan,” kata pria yang akrab disapa Memed ini, kemarin.
Ia mengatakan, jumlah warga yang menjadi PMI meningkat dari tahun ke tahun, sampai berada diperingkat ke enam nasional, maka pemerintah daerah sudah tanda merah.
“Maka pemerintah harus memeriksa setiap desa. Desa ngapain saja, pun demikian dengan camat,” tegasnya.
Terkait persoalan ini, pemerintah daerah harus berfikir keras untuk menekan tingginya angka PMI tersebut.
“Pemerintah harus berfikir keras. Ini orang mau dikasih kerjaan apa, soft skill, hard skill-nya harus diperiksa. Diberikan kerja sesuai kemampuan kan, terlebih kita punya BLK. Jadi itu harus dimanfaatkan,” terangnya.
Ia menjelaskan, pemerintah dalam hal ini harus meningkatkan tarap hidup yang layak kepada masyarakat. Misalnya, sekarang skalanya 7 persen, maka tahun berikutnya harus meningkat menjadi 7,5 atau 8 persen.
“Tapi kalau kita menemukan warga yang menjadi PMI terus meningkat setiap tahunnya, masyarakat harus bertanya,” jelasnya.
Menurutnya, saat ini lapangan kerja di Lombok Tengah masih kekurangan, akan tetapi dengan kawasan selatan berkembang, utara juga berkembang, seharusnya Pemerintah bisa lebih sigap.
“Atau mungkin etos disiplin kerja kita yang kurang dan tidak ahli dibidang, itu yang repot. Akan tetapi Pemerintah harus tetap menyediakan lapangan pekerjaan,” pungkasnya. |df